SABTU , 20 OKTOBER 2018

Plt Hanya Boleh Isi Jabatan Lowong

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Rabu , 18 April 2018 10:45
Plt Hanya Boleh Isi Jabatan Lowong

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Abdi Asmara

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Rencana Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, yang akan melakukan pengisian sejumlah jabatan yang kosong dan mutasi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, terus mendapatkan sorotan. Langkah tersebut dinilai sarat dengan kepentingan politik jelang Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar.

Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara, mengatakan, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka enam bulan jelang pilkada dan enam bulan sesudah pilkada, setiap kepala daerah dilarang melakukan kebijakan strategis, termasuk mutasi dan promosi. Kalaupun terpaksa
harus melakukan mutasi, hanya untuk jabatan yang lowong saja dan itupun harus seizin Kemendagri.

“Jadi, hanya sekedar rotasi dalam jabatan satu tingkat,” kata Abdi, Selasa (17/4).

Ia menjelaskan, saat ini dalam struktur pemerintahan di Kota Makassar, beberapa posisi mengalami kekosongan dan hanya dijabat Plt. Seperti Kadis Pemadam, Kadis Pendidikan, Asisten, Staf Ahli, hingga jabatan Eselon IV. Kekosongan tersebut tentu bisa jadi akan mengganggu proses pemerintahan, utamanya pelayanan terhadap masyarakat.

“Dalam hal ini tentu Plt Wali Kota dapat melakukan mutasi atau mengisi jabatan yang lowong tersebut, dengan ketentuan harus ada izin tertulis dari Kemendagri dan Pj Gubernur. Kalau misalkan sudah ada izin dari Mendagri sah-sah saja, apalagi kalau sudah ada lampu hijau dari Pj Gubernur, silahkan saja. Asalkan itu hanya untuk mengisi jabatan yang kosong, tidak untuk merombak sruktural,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Pakar Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas), Lukman Irwan, memberi sejumlah pandangan terkait mutasi jabatan di lingkup Pemkot Makassar. Ia menilai, kebijakan yang akan dilakukan oleh Deng Ical (sapaan akrab Syamsu Rizal) tentu hanyalah untuk mengisi jabatan lowong untuk mengefektifkan pelayanan saja, tanpa menggeser pejabat yang telah defenitif.

“Artinya, ini murni pertimbangan kebutuhan organisasi pemerintahan yang kalau tidak segera diisi bisa menghambat capaian target kinerja pemkot dalam penyerapan anggaran dan menghambat pelayanan untuk masyarakat kota,” kata Dosen Ilmu Pemerintahan Unhas ini.

Terlebih, sambung Irwan, Plt Wali Kota tentu sangat paham aturannya. Sehingga, pengisian jabatan lowong ini sesuai UU No 10 Tahun 2016, akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Penjabat Gubernur Sulsel dan Kemendagri.

“Artinya, tanpa ada persetujuan tersebut, pastinya Plt juga tidak akan gegabah melakukan pengisian jabatan,” tambahnya.

Mengenai tudingan apakah dalam proses pengisian jabatan lowong itu ada unsur pertimbangan politis atau tidak, Irwan menyampaikan jika Kemendagri maupun Pj Gubernur akan mampu menilai hal tersebut sebelum memberikan lampu hijau.

“Saya kira ada Pejabat Gubernur dan Kemendagri yang akan menilai dan mempertimbangkan, karena sebelum mereka menerbitkan izin pastinya pihak-pihak tersebut akan melakukan kajian dan pendalaman atas usul pengisian jabatan dari Plt wali kota,” jelasnya.

Meski Deng Ical saat ini statusnya adalah kader salah satu partai politik, tapi ia memiliki kemampuan untuk memilah dan memisahkan perannya sebagai Plt Wali Kota maupun sebagai seorang kader partai.

“Toh ada Pejabat Gubernur dan Kemendagri yang akan mengawasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Plt. Saya kira semua pihak termasuk tim-tim sukses setiap paslon harus memberikan statemen yang mendukung terwujudnya stabilitas dan harmonisasi dalam masyarakat kita dan tidak mengeluarkan komentar ataupun sesuatu yang sifatnya dapat memecah belah masyarakat kita,” pungkas Lukman. (*)


div>