SELASA , 22 MEI 2018

Plt Ketua Golkar Enrekang Akhirnya Ditahan

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 20 Januari 2015 14:27
Plt Ketua Golkar Enrekang Akhirnya Ditahan

MASSA NATSIR. Sejumlah massa menggelar aksi demonstrasi tentang status tersangka Andi Natsir di Mapolres Enrekang, beberapa waktu lalu. Natsir resmi ditahan oleh Kejari Enrekang dalam kasus dugaan illegal logging.(Foto : AZIS TABA/RAKYATSULSEL)

RAKYATSULSEL.COM, MAKASSAR – SETELAH berbulan-bulan berstatus tersangka, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar Enrekang, Andi Natsir akhirnya dijebloskan ke penjara, Senin (19/1). Penahanan ini diprediksi menamatkan karier politik Natsir di Kabupaten Enrekang.

Natsir ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Massemba terkait kasus dugaan illegal logging. Bekas Ketua DPRD Enrekang ini diindikasikan terlibat dalam kasus penebangan 15 batang pohon dalam kawasan hutan lindung di Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa pada bulan Juli 2013.

Natsir harus digelandang ke balik jeruji usai menjalani pemeriksaan sekira satu jam di Kejari Enrekang. Sebelum diperiksa di Kejari Enrekang, Andi Natsir dijemput paksa oleh aparat Polres Enrekang. Pantauan Rakyat Sulsel, ia tiba di Polres Enrekang dengan mengendarai mobil berwarna kuning nomor polisi DP 45 CV sekira pukul 14.00 Wita. Kedatangan wakil ketua DPRD Enrekang ini mendapat pengawalan dari Unit Buser Polres Enrekang dan beberapa masyarakat dari Kecamatan Maiwa.

Di Polres Enrekang, Andi Natsir hanya menjalani pemeriksaan kesehatan di ruang klinik Polres Enrekang selama setengah jam. Setelah itu, Natsir lalu digiring ke kantor Kejari Enrekang dengan mengendarai mobil milik Kasat Reskrim Polres Enrekang, AKP Muhajir. Dalam perjalanan ke kantor Kejari Enrekang, lagi-lagi Natsir dikawal puluhan anggota kepolisian diturunkan.

“Hari ini, Andi Natsir sudah penuhi panggilanya. Setelah pemeriksaan kesehatan beliau, kita serahkan ke Kejari Enrekang,” kata Kasat Reskrim Polres Enrekang, AKP Muhajir.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Enrekang, Agus menjelaskan, tersangka Andi Natsir akan ditahan selama dua puluh hari ke depan. “Kami hanya mengunakan hak kami menahan Andi Natsir selama 20 hari,” jelas Agus.

Pengacara Andi Natsir, Muh Arifin penahahan kliennya. Ia pun kembali mempertanyakan letak kesalahan Andi Natsir dalam kasus tersebut. “Apakah cukup bukti kalau Andi Natsir pernah menyuruh tersangka sebelumya, Andi Sainuddin, Rusdar dan Amiruddin Dalle menebang pohon di hutan lindung di Desa Tuncung Kecamatan Maiwa pada tahun 2013,” ujar Arifin.

 

Bukan Lagi Plt

Penahanan Natsir turut merembes terhadap karier politiknya.

Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Arfandy Idris mengatakan, pihaknya akan mencabut jabatannya sebagai pelaksana tugas (plt) dan sesegera mungkin menunjuk kader lain untuk menduduki jabatan tersebut.

“Plt-kan jabatan sementara, jadi kita cabut. Kemudian kita tunjuk kader lain untuk menduduki posisi PLT di Golkar Enrekang,” jelasnya.

Dijelaskan, langkah tersebut ditempuh agar Andi Natsir bisa fokus pada masalah hukum yang dihadapinya. “Soal siapa penggantinya, itu adalah kewenangan ketua DPD IPartai Golkar Sulsel,” tandasnya.

Berbeda dengan Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, M Roem. Ketua DPRD Sulsel ini mengatakan, Golkar akan melihat perkembangan ke depan dan tetap mengutamakan asaz praduga tidak bersalah.

“Kita baru tahu kalau beliau ditahan. Tetapi Golkar akan selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah sehingga kita tunggu keputusan hukum tetap untuk memproses siapa yang akan menggantikan Andi natsir,” kata Roem.

Meski begitu, kata dia, roda partai harus berjalan terus. Untuk itu, dirinya akan menyampaiakan kondisi ini kepada Ketua DPD I Golkar Sulsel untuk secepatnya mengisi kekosongan.

“Hal ini akan dibahas bersama dengan korwil maupun korda untuk melihat dan mengambil langkah politik Partai Golkar,” tandasnya.

Terkait status legislator Natsir, Roem menegaskan, penahanan tersebut belum akan menggeser posisinya sebagai legislator Golkar sebelum ada keputusan dari pengadilan. “Kita tunggu saja keputusannya. Kalau pun keputusan pengadilan menuntut di atas lima tahun maka kami akan berkonsultasi ke DPP,” tandasnya. (*)

 

PENULIS: AZIZ TABA-LUTFI


Tag
div>