• Jumat, 22 Agustus 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

PNS “Nakal”

Sabtu , 01 Desember 2012 12:01
Total Pembaca : 442 Views

Baca juga

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tunduk pada kedudukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan undang-undangan akan sangat membantu dalam menyukseskan pilkada, termasuk Pilgub. PNS adalah aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Begitu sejatinya.

Namun, banyak PNS yang justru terjebak dalam politik praktis. Karena ingin mencari perhatian (caper), cari-cari muka (camu), atau biar dianggap loyal, mereka mau saja disuruh “ngalor-ngidul” ngurus urusan politik sang bos. Bahkan, demi menunjukkan loyalitasnya, mobil pribadi sang PNS pun dibranding gambar dan tagline sang bos yang ingin maju dalam Pilgub.

Kemarin, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar, merilis 10 PNS yang memiliki mobil yang diberi branding atau stiker calon gubernur. Baik PNS yang bertugas di Pemkot Makassar maupun Pemprov Sulsel. Apakah ini efektif? Ya kita lihat saja, apakah Panwaslu dianggap bertaji.

Lalu, bagaimana dengan PNS yang selama ini dilaporkan terlibat ikut dalam agenda politik calon? Seharusnya, Panwaslu memang memberikan “pelajaran” yang sama. Agar bisa memberikan efek jera.

Karena, dalam kedudukan dan tugasnya, PNS harus bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan parpol serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ketatnya pemerintah melarang keterlibatan PNS dalam parpol juga diatur lebih jelas melalui Surat Edaran Menpan No 7 Tahun 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum. Dalam pemilu, PNS juga dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah. Jika melanggar, hukumannya yaitu hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin berat dijatuhkan jika PNS memberikan fasilitas negara kepada calon kepala daerah.

Netralitas PNS sangat menunjang bagi terlaksananya pemerintahan yang baik. Usaha untuk menjaga netralitas PNS akan sangat membantu dan menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan PNS. Hal tersebut agar PNS dapat memusatkan perhatian, pemikiiran, usaha dan tenaganya untuk tugas yang telah dibebankan. PNS justru harus turut membantu mengawasi jalannya Pemilukada dengan cara tidak memberikan dukungan terhadap calon gubernur. (*)