KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Polda Anggap Kasus Pemkot Mudah Diungkap

Reporter:

Ramlan Makkaratang

Editor:

asharabdullah

Selasa , 06 Maret 2018 12:00
Polda Anggap Kasus Pemkot Mudah Diungkap

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Dicky Sondani

* Soal Tudingan Tebang Pilih Kasus Korupsi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel, Kombes Dicky Sondani angkat bicara soal tudingan tebang pilih Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel dalam penanganan kasus korupsi.

Dicky Sondani mengatakan dalam penanganan kasus korupsi penyidik tak ingin gegabah. Pasalnya, dalam proses peyidikan perkara, penyidik membutuhkan alat bukti yang cukup serta validitas dari sejumlah keterangan saksi dan bukti pendukung saksi ahli.

“Selama kasus korupsi itu sama, masalahnya itu hanya satu, perlu adanya bukti pendukung salah satunya yaitu saksi ahli. Saksi ahli itu tidak semudah memeriksa laboratorium tentang masalah narkoba. Kalau itu bisa cepat, kita bisa tahu ini narkoba atau bukan,” urainya.

Dicky menambahkan, meski dalam penaganan perkara ini dapat memanggil saksi lain. Namun hal itu dinilai tidak menunjang saat dipraperadilan nanti. “Kita bisa minta saksi lain tapi tidak diakui jaksa nanti, tidak diakui sama pengadilan,” katanya.

Perihal penanganan kasus baru yang dinilai prioritas, lanjut Dicky, hal itu dikarenakan adanya alat bukti pendukung yang cukup serta para saksi dalam kasus tersebut. “Kalau kasus pemkot kan, alat buktinya cukup, kemudian saksi-saksinya banyak, jadi tidak susah carinya,” tegasnya.

Sementara itu, Kordinator Investigasi Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi Anggareksa mengatakan sikap Polda Sulsel dalam penanganan kasus korupsi yang dikebut patut diapresiasi. Hanya saja penanganan kasus tersebut harus dikakukan secara menyeluruh.

“Sebenarnya bagus jika Polda bisa cepat dalam menangani suatu kasus, namun hal ini harus diberlakukan untuk semua kasus, seperti kasus bandara Mangkendek yang sejak tahun 2012 diusut namun hingga hari ini tidak ada kejelasan,” katanya.

Selain itu, Angga berharap, dalam hal ini, Polda Sulsel agar konsisten terhadap penanganan sejumlah kasus korupsi yang ada. “Polda dalam menegakkan hukum harus Independen dan bebas dari pengaruh apapun,” harapnya.

Sebelumnya, Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Anti Korupsi (Pukat) Sulsel, Farid Mamma meminta Polda Sulsel agar bersikap profesional dalam memberantas kasus korupsi.

Menurut Farid, Polda terkesan tebang pilih dalam mengangani sejumlah kasus korupsi yang seharusnya mampu ditangani secara sistematis. “Kalau memang Polda mau memberantas korupsi ya jangan tembang pilih, angkat semua perkara-perkara korupsi yang lama mengendap, itu baru profesional namanya,” katanya.

Tidak hanya itu, sikap Poda Sulsel yang lamban menangani kasus lama dan mengebut kasus korupsi baru dinilai akan menuai asumsi negatif oleh publik. Terlebih jika kasus baru yang ditangani Polda saat ini dikaitkan dengan Pilakada serentak 2018.

“Bisa saja masalahnya perkara lama tidak diekspose sementara yang baru dikebut sampai ke akar akarnya. Sementara ini menjelang Pilkada, nah ada apa Polda begitu ambisiusnya mengangkat perkara-perkara yamg baru dan yang lama didiamkan,” katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Cyber Pungli Polda Sulsel telah menangani 56 perkara dari hasil OTT. Namun hingga kini, puluhan kasus tersebut belum diketahui sampai sejauh mana progres penanganannya.

Bahkan para tersangka korupsi masih bebas berkeliaran dan tidak mampu diungkap oleh Polda Sulsel. “Perkara lama hilang, sedangkan perkara baru dimunculkan. Bahkan (yang baru) diobok-obok terus. Sementara yang lama tidak di obok-obok. Saya tidak tahu, apakah dihentikan atau sengaja dihilangkan,” tutup Farid. (*)


div>