SENIN , 22 OKTOBER 2018

Polda Antisipasi Daerah Rawan Konflik

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Rabu , 18 April 2018 09:30
Polda Antisipasi Daerah Rawan Konflik

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEl.COM – Pejabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono mencatat ada tiga daerah yang rawan konflik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. ketiga daerah tersebut yakni Kota Makassar, Palopo dan Kabupaten Sidrap.

Meski demikian, Soni mengaku hal itu sudah diantisipasi oleh pihak berwajib dalam hal ini kepolisian dan TNI. “Pilkada serentak ini Insya Allah akan berlangsung aman dan damai. Polda sudah siap dengan hal-hal yang tidak diingkan,”kata Soni Sumarsono.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, daerah yang tergolong zona merah dalam masa Pilkada serentak dikarenakan adanya sejumlah perbedaan masalah, salah satunya pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar.

“Tiap-tiap daerah zona merah memiliki persoalan-persoalan yang berbeda. Apalagi calon kepala daerah yang hanya diikuti oleh dua kandidat alias head to head,”katanya, Selasa (17/4) kemarin.

Menurutnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satu langkah yang akan ditempuh yakni dengan meningkatkan pengamanan secara massif bersama TNI. “Untuk mengantisiapasi kita akan memperkuat pengamanan dengan meningkatkan peranan TNI POLRI di lapangan,” tegasnya.

Sebelumnya, Dicky mengatakan tiga daerah yang terindikasi masuk Zona Merah menjadi atensi khusus untuk mengantisipasi keamanan di Pilkada nanti. “Untuk sementara ini memang agak rawan dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain tapi itu Dinamis karena setiap saat ada perubahan,”bebernyan.

Dicky menyebutkan ketiga daerah tersebut cukup rawan, terlebih di Kota Makassar belum lama ini situasi yang cukup panas. “Kita lihat kemarin kan memang sudah cukup panas, massa dari pasangan calonnya itu. Kemudian juga di Palopo, Makassar juga karena menunggu keputusan dari Mahkamah Agung,”jelasnya.

Olehnya, Dicky menambahkan, untuk mengantisipasi hal tersebut. Perlu adanya perhatian khusus. “Ini perlu mendapatkan perhatian lebih khusus,” tegasnya.

Komisioner Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Asry Yusuf menambahkan, pengkategorian daerah sebagai zona merah merupakan rana kepolisian atau penegak hukum.

Bawaslu, kata Asry, hanya mengkategorikan suatu daerah sebagai daerah rawan pelanggaran pilkada.
“Kami tidak mengelola zona, yang kami kelola itu kerawanan. Rawan sedang, rawan tinggi, dan rawan rendah, kalau zona itu versi kepolisian,” kata dia.

Ia menjelaskan, Bawaslu bertugas mengawasi jalannya proses demokrasi di suatu daerah dari pelanggaran-pelanggaran pilkada dan bukan mengawasi kemungkinan konflik yang terjadi.

“Kalau kami kan rawan itu masuk dalam rawan pelanggaran pemilu baik yang dilakukan peserta, baik yang dilakukan penyelenggara, baik yang dilakukan pemilih dan juga kerawanan-kerawanan yang berpotensi menghambat proses itu,” terangnya.

“Proses yang berjalan sesuai tahapan, dan apakah proses itu berjalan pada tataran demokratis yang substansial atau tidak,” lanjutnya. (*)


div>