RABU , 21 NOVEMBER 2018

Polda-Kejati Gandeng KPU Pusat

Reporter:

Sugihartono - Fahrullah

Editor:

Iskanto

Jumat , 09 November 2018 08:15
Polda-Kejati Gandeng KPU Pusat

KPU (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Kota Makassar kepada KPU Kota Makassar untuk pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2018.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, proses kasus ini sudah masuk kedalam tahap penyelidikan. “Sudah lidik,” singkat Dicky, Kamis (8/11).

Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Sutomo menambahkan, akan menggandeng BPKP dan Tim Auditor KPU Pusat untuk mempermudah proses penyelidikan.

“Rencananya kami akan gandeng Tim Auditor KPU Pusat dan BPKP untuk mempermudah penyelidikan, karena sebelumnya mereka sudah lakukan audit,” ujar Sutomo.

Ia menegaskan, akan kembali melakukan pemanggilan terhadap Komisioner KPU Makassar. Namun terkait waktunya, ia tidak dapat memastikan. “Nanti dilihat waktunya,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Tarmizi mengungkapkan jika pihaknya juga terus melakukan pengumpulan bahan keterangan, namun berbeda dengan pihak Polda yang telah melakukan undangan klarifikasi kepada Komisioner KPU Makassar, pihaknya justru akan terlebih dahulu melakukan supervisi dengan tim KPU Pusat.

“Kami terlebih dahulu akan supervisi dengan tim dari KPU Pusat, karna mereka telah melakukan audit,” tandasnya.

Sementara Komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed, terus meminta kepada Sekertariat KPU Makassar, agar kiranya bisa menyelesaikan utang yang belum terbayarkan hingga saat ini.

Adapun utang yang belum terbayarkan kata dia, yakni, honor PPK dan PPS selama 1 bulan, surat suara, template, jasa pengacara, printer, laptop, komputer, dan beberapa jasa-jasa lainnya.

“Sekretaris harus bayar semua itu kerana memang sudah ada pos anggarannya dalam RKA,” katanya Rahma.

Dari beberapa yang belum terbayarkan, kata Rahma, utang sekertariat bisa mencapai Rp 4 miliar. “Sekitar Rp 4 miliar,” tutupnya.

Dalam kasus ini, Polda Sulsel telah memeriksa dua komisioner KPU Makassar. Masing-masing Kepala Divisi Hukum Wahid Hasyim Lukman serta Kepala Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Andi Saifuddin.

Sebelumnya, KPU RI pada 17 Oktober lalu mengutus tim dari inspektorat untuk memeriksa dokumen laporan keuangan KPU Makassar semester II tahun 2017 terkait anggaran dana hibah Pemkot.

Dalam surat itu disebutkan, berdasarkan review inspektorat Setjen KPU terhadap laporan keuangan, tahun 2017 dana hibah Pilwalkot terdapat selisih Rp 2,77 miliar. Data itu berbeda dengan data dari KPU Makassar.

Anehnya, hingga saat ini Sekretariat KPU Makassar belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap sejumlah biaya yang belum terbayarkan pada pemilihan kepala daerah tahun 2018.

Bahkan informasi yang dihimpun, sebesar Rp1,8 miliar honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tertunggak selama dua bulan. Begitu juga dengan honor kuasa hukum sebesar Rp700 juta juga mengalami hal yang sama.

Tidak hanya itu, pembayaran untuk pengadaan logistik senilai Rp750 juta yang meliputi surat suara, template (tuna netra), hologram, printer, laptop, komputer, pembuatan film dokumenter dan application challenge serta honor verifikasi faktual pendataan pemilih juga sama. (*)


div>