RABU , 15 AGUSTUS 2018

Polda Selidiki Utang Politik Bupati Takalar

Reporter:

Iskanto - Ramlan

Editor:

Lukman

Jumat , 10 Agustus 2018 14:20
Polda Selidiki Utang Politik Bupati Takalar

Bupati Takalar Syamsari Kitta

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel mulai memproses laporan Gassing Rapi, yang melaporkan Bupati Takalar, Syamsari Kitta ke Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel.

Gassing Rapi adalah salah seorang donatur Syamsari Kitta pada Pilkada Takalar yang digelar 2017 lalu. Gassing Rapi melaporkan Syamsari Kitta terkait miliaran utang Syamsari yang tak kunjung diselesaikannya.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Sulsel, Kombes Pol Andi Indra Jaya mengungkapkan pihaknya baru menerima laporan tersebut. “Baru kemarin kita terima laporan pengaduan dari pak Gassing,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sejauh ini laporan tersebut tengah dalam proses penyelidikan oleh pihaknya. “Penanganan sementara dalam tahap lidik,”singkatnya.

Sementara, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Dicky Sondani mengatakan belum mengetahui adanya laporan tersebut. “Saya belum dapat Info, nanti saya cek lagi,” ungkapnya.

Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Haris mengatakan bahwa utang politik dalam pelaksanaan pesta demokrasi oleh kandidat adalah hal yang lumrah. Menurutnya, bukan menjadi rahasia umum bahwa butuh biaya yang besar untuk dapat menjadi kepala pemerintahan.

“Saya kira yang namanya biaya politik itu dalam pemilihan kepala daerah pasti membutuhkan biaya politik yang besar. Karena diakan pilkada langsung. Kalau misalnya pengusaha menagih hutangnya itu hal yang wajar saja,” kata dia.

Kandidat yang terpilih dan masih memiliki utang politik mesti menyelesaikan atau melunasi utang tersebut. Karena itu merupakan tanggungjawab dari apa yang telah ia dapatkan pada saat pencalonannya yang lalu.

“Seperti beberapa contoh kasus calon kapala daerah yang kalah itu stres, setelah diselidiki dia ternyata banyak hutang. Saya kira hutang itu harus dikembalikan, kalau tidak bisa kena pidana kalau berlanjut ke pihak yang berwajib,” jelasnya.

Andi Haris menjelaskan, pastinya baik pemberi bantuan pendanaan dan kandidat sudah memiliki perjanjian sebelumnya. Dan hal itulah yang wajib dipenuhi oleh kandidat apakah kelak terpilih atau tidak.

“Dan saya kira pasti sebelumnya ada perjanjian calon dengan pengusaha itu. Bagaimana bunyi perjanjian itu mereka harus kembali kesitu. Apakah itu berupa pemberian, pinajaman atau apa,” terangnya.

Meskipun begitu, ia menegaskan, jangan sampai kandidat terpilih menyelesaikan utangnya ke pemberi dana atau pengusaha menggunakan uang negara. Hal itu jelas sangat menyalahi aturan dan masuk dalam kategori korupsi.

“Sebenarnya yang tidak baik itu kalau memanfaatkan fasilitas negara. Seperti mengembalikan utang dengan menggunakan uang negara. Karena untuk memperoleh uang yang banyak itu tidak mudah,” papar Andi Haris.

Sementara itu Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad mengatakan, kepala daerah jangan sampai diintimidasi oleh para pengusaha yang membantunya pada pemilihan lalu. Karena hal itu sangat jelas melanggar aturan dalam roda pemerintahan nantinya.

“Tidak ada alasan kepala daerah terpilih untuk balas budi. Justru hal itu menjadi ancaman kepemimpinannya. Mereka perlu belajar dari sejumlah kasus OTT,” kata Firdaus.

Karena menurutnya, tanggungjawab sebagai kepala daerah sangat besar. Bagaimana menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan profesional. “Apapun bentuknya, praktek balas budi tidak dibenarkan dan merugikan keduanya. Harus profesional dan bukan balas budi. Harus sesuai mekanisme dan regulasi,” tandasnya.

Sekadar diketahui, Bupati Takalar, Syamsari Kitta, rupanya termasuk salah satu dari sekian banyak kepala daerah yang terpilih terjerat utang politik yang harus dibayar.

Hal tersebut terungkap setelah salah seorang donatur Syamsari Kitta pada Pilkada Takalar yang digelar 2017 lalu, yakni Gassing Rapi, yang melaporkan Bupati Takalar tersebut ke Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, terkait milyaran utang Syamsari yang tak kunjung diselesaikannya.

“Sebenarnya saya tidak ada niat melaporkan masalah ini ke Polda, karena antara saya dengan Bupati Takalar masih ada pertalian keluarga dekat, namun setelah uang diambil sebanyak Rp3,7 miliar, Bupati Takalar itu tidak lagi mempunyai niat baik menyelesaikan pengambilan uang tersebut,” ujar H Gassing Rapi, saat dihubungi via selulernya, Rabu (8/8).

Dalam penyampaiannya ke Ditreskrimum Polda Sulsel, Gassing Rapi, mengatakan bahwa dirinya bersedia membantu Syamsari Kitta pada Pilkada Takalar lalu, lantaran telah menganggapnya sebagai keluarga, sehingga bersedia menjadi tim suksek bahkan menjadi donatur Syamsari Kitta.

“Saya sebelumnya menganggap H Syamsari Kitta sebagai keluarga saya sendiri, sehingga saya bersedia membantu dan menjadi tim sukses pada saat yang bersangkutan maju dalam Pilkada Takalar, bahkan saya juga menjadi donatur (penyandang dana),” ujar Gassing Rapi.

Tak hanya sampai disitu, setelah Syamsari Kitta terpilih sebagai Bupati, pengusaha telur ikan terbang asal Galesong ini juga mengungkapkan jika dirinya masih diminta menyediakan dana yang totalnya mencapai Rp3,7 miliar.

Namun, saat dirinya menagih langsung pengembalian uang tersebut sejak Mei 2018, Syamsari Kitta hanya mengatakan jika sudah ada yang mengurus terkait utang piutang tersebut. Kemudian, setelah Pemilukada serentak tahun 2018, dirinya kembali menagih Syamsari Kitta langsung ke rumah jabatan bupati Takalar, namun tetap tak ada kejelasan. (mg06-isk/D)


div>