Polda Sulsel Fokus Tuntaskan 9 Kasus Korupsi

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Muktiono. foto: rakyatsulsel.

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel kini tengah fokus menuntaskan sembilan kasus dugaan korupsi yang ada di Sulawesi Selatan.

Sembilan kasus tersebut yakni, dugaan korupsi Dirjen Cipta Karya yang dilaksanakan Dinas PU Provinsi Sulsel dimana kerugian negara ditaksir mencapai Rp 3,7 miliar, dugaan korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) Kabupaten Enrekang dengan kerugian negara Rp 1,7 miliar.

Selain itu ada kasus dugaan korupsi di RS Pratama Enrekang, kasus dugaan korupsi Bandara Mangkendek, kasus OTT BPN Gowa dan kasus gula rafinasi.

Direktur Direktorat Reserse Kriminl Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Yudiawan Wibisiono mengatakan, kasus-kasus tersebut saat ini tengah berproses di Polda Sulsel. “Prioritas Polda dalam penanganan kasus untuk tahun ini kita akan tuntaskan sembilan kasus besar,” ujar Yudiawan Wibisiono, belum lama ini.

Menurutnya, kasus dugaan korupsiĀ  yang ditangani tersebut tidak sama dengan penanganan kasus kriminal umum, penentuan tersangka tidak serta merta, karena butuh waktu dalam menyelesaikan berkas sehingga setelah di limpah tidak ada lagi kesalahan.

Sementara itu, Lembaga Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi menilai jika selama ini Polda Sulsel dalam mengungkap kasus sering tarik ulur. Misalnya menjanjikan penetapan tersangka namun tidak dilakukan.

[NEXT-RASUL]

Wakil Direktur ACC, Kadir Wokanubun mengatakan, harusnya penyidik Polda Sulsel transparan dalam penanganan kasus agar masyarakat mengetahui juga perkembangan terutama kasus korupsi. “Tidak hanya mengumbar janji dalam penuntasan kasus. Makanya bagi kami ini modus yang sengaja dimainkan oleh Polda, apalagi dibeberapa kasus korupsi Polda selalu menjanjikan penetapan tersangka maupun penuntasan kasus, namun faktanya hanya janji yang minim realisasi,” kata Kadir Wokanubun.

“Tentunya ada bebebrapa kasus korupsi mandek yang tidak diselesaikan oleh Polda, kami mempertanyakan klaim penuntasan kasus oleh Polda?,” tambahnya.

Olehnya itu, Kadir mendesak dan meminta agar kapolda turun langsung bertindak, melihat pola penanganan kasus korupsi oleh penyidiknya sangat mengecewakan dan terlihat tidak menjadi agenda prioritas. “Seolah-olah kasus korupsi ini kasus pidana biasa,” ungkap Kadir. (mg04/D)