KAMIS , 13 DESEMBER 2018

Polda Tahan Tiga Pimpinan DPRD Enrekang

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

Iskanto

Selasa , 04 Desember 2018 08:20
Polda Tahan Tiga Pimpinan DPRD Enrekang

Ilustrasi,

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel akhirnya melakukan penahanan terhadap tiga unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daereah (DPRD) Enrekang.

Mereka adalah Ketua DPRD Enrekang, Banteng Kadang, Wakil Ketua DPRD Enrekang, Arfan Renggong dan Mustiar Rahim yang juga Wakil Ketua DPRD Enrekang.

Penahanan ketiganya dilakukan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Enrekang.

Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi Polda Sulsel, Yudha Wirajati membenarkan adanya penahanan terhadap tiga unsur pimpinan tersebut. “Ia benar. Terkait kasus bimtek,” ujar Yudha, Senin (3/12).

Selain tiga unsur pimpinan tersebut, kata Yudha, pihaknya juga menahan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Enrekang, Sangkala Tahir. “Jadi semuanya ada empat orang kita tahan. Termasuk Sekwan,” jelasnya.

Diketahui, Polda Sulsel telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Penyidik dalam kasus ini menemukan adanya dana yang digunakan dalam kegiatan bimtek di tujuh kota di Indonesia yang tak memenuhi syarat yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Selain itu, jenis kegiatan bimtek yang dijalankan para tersangka juga dinyatakan tak ada rekomendasi dari Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. Sehingga kegiatannya tak memenuhi syarat dan tak memiliki legalitas.

Bimtek sendiri diketahui dilakukan sebanyak empat puluh sembilan kali dan dilaksanakan di tujuh kota di Indonesia yakni di Kota Makassar, Jakarta, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Lombok, dan Bali.

Atas perbuatan mereka tersebut, para tersangka diduga melanggar Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 berubah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang pedoman orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel ditemukan adanya kerugian negara dalam kegiatan bimtek senilai Rp 855.095.650 dari total anggaran kegiatan yang digunakan sebesar Rp 3,6 miliar. (*)


div>