RABU , 14 NOVEMBER 2018

Polemik Keberadaan TP2D, Hambat Anggaran OPD

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Kamis , 25 Oktober 2018 07:30
Polemik Keberadaan TP2D, Hambat Anggaran OPD

IST RAPAT. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah saat memimpin rapat dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Provinsi Sulsel mulai goyah, sejumlah keluhan sudah mulai terasa dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemprov. Tak lain dan tak bukan keluhan itu ditujukan kepada Tim Percepatan Pembanguna Daerah (TP2D) yang dibentuk pasangan Gubernur Sulsel dan Wakilnya, Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman.

Berdasarkan penelusuran Harian Rakyat Sulsel, Rabu, (24/10) kemarin, ada beberapa OPD yang mengeluhkan lambannya proses pendanaan sejumlah program lantaran harus melalui kesepakatan TP2D terlebih dahulu.

Sehingga dengan demikian tak banyak juga yang menyimpulkan jika lahirnya TP2D bukan malah sebagai tim percepatan tapi terlebih sebagai tim auditor anggaran program di Sulsel. Terlebih lagi dinilai malah memperlambat program.

Tentu hal ini diluar dari tupoksi awal TP2D saat dibentuk NA sejak 17 September 2018 lalu. Melalui SK Gubernur No.2537/IX/Tahun 208 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Provinsi Sulsel. Tujuannya, jelas membantu percepatan pembangunan. SK penetapan tim itu ditandatangani oleh Nurdin Abdullah selaku penentu kebijakan dengan jumlah anggota sebanyak 44 orang.

Hanya saja dari penelusuran itu, diketahui terdapat satu nama dari anggota tim TP2D yang dinilai ngotot dengan idealisme yang ia pahami dan melenceng dari estetika birokrasi pemerintahan.

Dia adalah Rendra Darwis, belakangan diketahui Rendra saat ini menjabat sebagai Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Teknik Universitas Hasanuddin, ia juga merupakan teman se-alumni wakil Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman di Teknik Unhas. Parahnya lagi Rendra dari kalangan non PNS yang diberi wewenang sebagai salah satu anggota di TP2D.

Berdasarkan keluhan anggota DPRD Sulsel sebelumnya, pihak TP2D telah menghambat beberapa anggaran seperti dana reses dewan, serta beberapan anggran OPD juga masih menunggu konfirmasi TP2D, seperti stadion Barombong dan juga penetapan rapat.

Ketua DPRD Sulsel, M Roem mengatakan, pihaknya telah melaporkan hal itu ke KPK namun jawabannya masih hambar. “Itukan pencegahan, jadi teman-teman kan pada gelisah tapi tidak ada jawabannya (KPK) tidak jelas, tidak spesifik lah. Ya itu urusannya pak gubernur sebagai leading sektor,” kata M Roem, Rabu (24/10).

Lebih jauh Roem mengaku jika pihaknya belum mengetahui secara pasti seperti apa permasalahan yang terjadi antara TP2D dengan pihak lainnya. Untuk itu ia dalam waktu dekat akan bertemu dengan Wakil Gubernur Sulsel.

“Kita lihat saja dulu kan belum jelas ini bagaimana tugasnya artinya selama ini kan. Kita juga hanya mendengar kabar belum jelas apa benar atau tidak, untuk itu kami akan bertemu dengan pak Wagub, karena seolah-olah semua ini berkaitan dengan pak Wagub, lebih baik kami akan konfirmasi ke dia dari pada hanya selalu mendengarkan yang tidak jelas,” jelasnya.

Roem juga mengaku belum mengetahui pasti terkait apa kewenangan TP2D dalam kebijakan kepemerintahan.

“Kami kan belum tahu apa yang mereka kerja, dan siapa yang menjadi anggotanya juga tidak tahu. Kita hanya membahas ke KPK hanya mempertanyakan sejauh mana keterlibatan TP2D terhadap aspek pencegahan tindak korupsi. Karena ini soal kewenangan,” paparnya.

Sebelumnya, Dewan masih mempertanyakan masalah tertahannya dana reses lantaran harus menunggu kesepakatan TP2D, bahkan dewan pun harus menunda agenda reses.
“Saya belum tahu itu, yang jelas besok mereka sudah jalan resesnya. Bahwa kita tunda karena hari ini kita mau penyelesaian KUA-PPAS,” lanjut Roem.

Anggota DPRD Sulsel lainnya, Fachruddin Rangga terus mengkirtik kinerja tim TP2D. Politisi Golkar ini menyebutkan jika TP4D seharusnya tidak terlalu masuk mengurusi pemerintahan khususnya mengurusi penganggaran.

“TP2D hanya tim pembantu percepatan pembangunan dan soal kebijakan tidak ada kewenangan disitu,” kata Fachruddin Rangga.

Ketua Badang Anggaran DPRD Sulsel ini menyebutkan, jika TP2D hanya sebagai penasehat atau pemberi masukan kepada gubernur, bukan pengambil kebjiakan seperti melakukan penahanan anggaran.

Anggota TP2D, Jayadi Nas mengatakan, jika yang terjadi di kalangan OPD adalah sulitnya beradaptasi dengan kebijakan baru.

“Kalau menurut saya, kalau secara personal mungkin ada teman OPD merasa tidak seperi biasanya, sehingga mengeluh, kok dulu tidak begini nah malah sekarang begini, dan ini adalah suatu mitra yang sangat strategis,” papar Jayadi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, jika tupoksi kehadiran TP2D telah tertuang dalam peraturan gubernur (Pergub) sesuai SK penetapannya.

“Harusnya melihat Pergub, kan ada disitu melihat menimbang memutuskan. Baca undang undangnya,” ungkap Sudirman.

Adik Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman ini menegaskan jika antar TP2D dengan dewan harus ada komunikasi yang intens sehingga tidak ada kesalahan pahaman.
Lebih jauh kata dia, jika tim percepatan membantu akurasi pencairan anggaran sesuai dengan perencanaan yang semestinya.

“Tidak bisa cepat sebuah anggaran kalau tidak tahu perencanaan, tidak tahu aktualisasi kenapa karena ujung-ujung pertanggungjawaban ke pak gubernur dan wakilnya,” paparnya.

Terkait catatan nama Rindra Darwis yang banyak dikeluhkan OPD, kata dia harus ada komunikasi. “Kenapa tidak diterima kalau kita idealisme? Mereka datang itu untuk percepatan, dan mungkin gubernur mengamanahkan sesuatu hal kemudian tidak baik,” ungkapnya. (*)


div>