JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

Polemik Keberadaan TP2D, Pemprov Dinilai Gagal Pahami Struktural Pemerintahan

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Selasa , 30 Oktober 2018 07:20
Polemik Keberadaan TP2D, Pemprov Dinilai Gagal Pahami Struktural Pemerintahan

AL AMIN MALLIURI/RAKYATSULSEL BUKA KEGIATAN. Ketua TP2D Prof Yusran saat membuka sebuah kegiatan Celebes Youth Enterpreneur, Show dan Sell (Celebes Yess) yang digelar Dinas Perindustrian Sulsel di Mall Pipo Makassar, Senin (29/10).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Lagi-lagi keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) mendapat sorotan. Kali ini datang dari Pakar Pemerintahan, Bastian Lubis.

Menurut Bastian, tim bentukan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) itu telah melakukan kerja-kerja diluar dari batas wewenangnya. Bahkan Gubernur NA dinilai telah membuat langkah yang melanggar aturan.

Bastian Lubis menegaskan, pemerintah provinsi gagal paham tentang struktur organisasi pemerintahan yang sebenarnya. “Itu sudah masuk penyalahgunaan wewenang. Kenapa bisa? dasarnya dia apa di situ? Diangkat sebagai apa? Kapasitasnya apa? Apakah dia Sekda? Bappeda? Atau apa?,” kata Bastian.

Sorotan ini dilontarkan Bastian setelah mengetahui Ketua TP2D, Prof Yusran diberi wewenang untuk membuka sebuah kegiatan Celebes Youth Enterpreneur, Show dan Sell (Celebes Yess) yang digelar Dinas Perindustrian Sulsel di Mall Pipo Makassar, Senin (29/10).

Sesuai agenda, acara ini harusnya dibuka langsung oleh Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Namun, karena berhalangan hadir, Wagub mendelegasikan kepada Ketua TP2D, Prof Yusran Yusuf untuk membuka kegiatan tersebut.

Hal ini tentu diluar kelaziman. Jika memang gubernur atau wakil gubernur berhalangan hadir, biasanya akan diwakilkan ke sekretaris daerah, Asisten, dan staf ahli gubernur. “Ini pemahaman yang gagal dalam mengartikan struktural. Harusnya orang struktural pemerintahan yang mewakili Wagub itu, bukan TP2D,” lanjut Bastian.

Selain itu, Bastian mengaku jika keberadaan sejumlah tim yang terdiri dari dosen berstatus PNS itu termasuk melanggar aturan, lantaran telah melanggar janji seorang PNS.

“Dia sebenarnya dosen biasa aja? atau apa? Jabatannya ada di ASN, ASN itu pegawai negeri. Jadi itu tidak bisa. Kalau saya lihat ini ada sesuatu yang sangat over atau sesuatu yang sangat salah kaprah yang dilakukan gubernur dan wakil gubernur baru,” ulasnya.

Bahkan Rektor Universitas Patria Arta ini mengaku jika Gubernur NA hanya mengikuti kebijakan DKI Jakarta yang tidak sesuai jika diterapkan dengan kondisi daerah di Sulsel.

“TP2D itu sebenarnya tidak dikenal di pemerintahan, apalagi pemda, inikan ikut gaya-gayaan dengan pemerintahan presiden karena memang itu luas sekali, kalau di pemerintah daerah itu tidak perlu sebenarnya.
Kalau pun ada itu sebagai supporting partner yang dilakukan oleh yang bersangkutan, jadi pembiayaannya itu tidak membebani APBD tapi dibebani daripada anggaran yang ada di dirinya, yang nempel di dia,” paparnya.

Sebenarnya, lanjut Bastian, seharusnya yang ditempatkan di posisi seperti TP2D adalah orang yang profesional dan teruji puluhan tahun. Dia menilai kehadiran TP2D bertabrakan dengan UU Nomor 30 tahun 2014.

“Ini kan sebenarnya tim ahli tapi klasifikasi ahli apa, yang mengatakan ahli dia siapa. Kalau tim sukses yang masuk, tidak benar. Kasih saja kegiatan yang lain. Proyeknya bukan ini, karena akan menggangu jalannya roda pemerintahan. Jadi akhirnya kegiatan ini jadi kegiatan isu bukan profesional,” ungkap Bastian.

Yang disoroti Bastian adalah banyak akademisi yang tergabung dalam TP2D yang notabene lebih banyak teoritis dibanding implementasi.
Ketua TP2D Prof Yusran, saat membacakan sambutan, sesaat sebelum membuka acara mengakui jika dirinya diminta langsung oleh Wagub Sulsel untuk membuka acara tersebut. “Beliau sudah mengagendakan hadir, namun ada tamu yang mendadak, sehingga minta diwakilkan ke saya,” kata guru besar Universitas Hasanuddin ini.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Yusran juga menjelaskan posisi dan tugas TP2D yaitu untuk mempercepat pembangunan daerah dengan menerima aspirasi dari masyarakat untuk menjadi masukan dalam pembangunan Pemprov Sulsel.

“Tugas kami menerima aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholder seperti pemuda yang memiliki jiwa enterpreneurship,” pungkasnya. (*)


div>