SABTU , 18 AGUSTUS 2018

Polemik Pengangkatan Bendahara Panwaslu, Ini Penjelasan Ketua DPRD Bulukumba

Reporter:

Salahuddin

Editor:

asharabdullah

Senin , 07 Mei 2018 11:42
Polemik Pengangkatan Bendahara Panwaslu, Ini Penjelasan Ketua DPRD Bulukumba

Ketua DPRD Bulukumba, Hamzah Pangki. (ist)

BULUKUMBA, RAKYAT SULSEL.COM – Pegawai organik DPRD Bulukumba, Asmawati Usman, menjadi Bendahara Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bulukumba menjadi polemik.

Ketua Panwaslu Bulukumba Andi Muhammad Amin mengatakan, pengusulan Aparatur Sipil Negara (ASN) DPRD Bulukumba, Asmawati Usman sudah mendapat lampu hijau dari pimpinan DPRD Bulukumba.

“Saya sudah bertemu dengan Ketua DPRD Bulukumba, Hamzah Pangki tahun 2017 lalu, dia setuju karena hal itu untuk kepentingan bersama,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Asmawati Usman menjadi Bendahara Panwaslu Bulukumba pertengahan tahun 2017 lalu berdasarkan SK Sekertariat Bawaslu Sulsel. Padahal, saat itu Asmawati Usman juga berstatus sebagai bendahara pengeluaran DPRD Bulukumba berdasarkan SK Bupati Bulukumba. Asmawati rangkap jabatan. Padahal, dalam aturan hal tersebut dilarang.

Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Bulukumba HA Hamzah Pangki menegaskan, soal persetujuan pengusulan ASN DPRD Bulukumba, Asmawati Usman menjadi Bendahara Panwaslu Bulukumba sepenuhnya kewenangan Sekwan.

“Kalau terkait itu, pasti ada persetujuan dari Sekwan,” singkatnya.

Sementara, Sekwan DPRD Bulukumba, HM Daud Kahal sendiri sudah melaporkan Panswalu Bulukumba ke Ombudsman RI karena tidak ada rekomendasi dari pejabat berwenang. Tindakan Panwaslu Bulukumba yang mencaplok Bendahara DPRD Bulukumba tahun 2017, Asmawati Usman, sebagai Bendahara Panwaslu Bulukumba dinilai melanggar aturan. (*)


div>