SELASA , 16 JANUARI 2018

Polemik Taksi Daring – Konvensional, Syahrul Merujuk pada Kesimpulan Nasional

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Kamis , 26 Oktober 2017 11:15
Polemik Taksi Daring – Konvensional, Syahrul Merujuk pada Kesimpulan Nasional

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. foto: ist for rakyat sulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Revisi Peraturan Menteri No 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, hingga kini belum menjadi solusi yang efektif untuk mengatur angkutan umum berbasis daring di berbagai daerah.

Karena itu, Kementrian Perhubungan RI meminta setiap kepala daerah untuk melaksanakan aturan, termasuk batas kuota atau jumlah taksi daring yang bisa beroperasi di wilayahnya.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, pihaknya masih memegang rujukan dari pusat sebagai bahan untuk mengatur taksi yang menjamur di Sulsel. Karena itu, harus ada kesepakatan antara taksi online dan taksi konvensional.

“Di Sulsel, taksi online tidak ada masalah, dengan adanya simpulan yang dilakukan secara nasional itu menjadi bahan rujukan. Tetapi dari rujukan itu, akan ada kesepakatan antara taksi online dan taksi konvensional,” kata Syahrul, Rabu (25/10) kemarin.

Syahrul mengharapkan agar diantara pelaku taksi dapat menjalin kekeluargaan seperti biasanya. “Mereka harus bisa jalan sama-sama dan saling membina tali silaturahmi, serta saling menjaga,” lanjutnya.

Diketahui Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan rumusan revisi Peraturan Menteri Perhubungan No 26 Tahun 2017. Revisi ini dikeluarkan pemerintah menyusul dicabutnya sejumlah pasal dalam peraturan tersebut oleh Mahkamah Agung, Agustus lalu.

Hal-hal yang kembali diatur dalam aturan tersebut seperti tarif batas atas dan batas bawah, wilayah operasi, kuota, hingga sanksi, persyaratan minimal lima kendaraan, bukti kepemilikan, domisili TNKB, SRUT, dan peran aplikator. Aturan perubahan akan mulai diterapkan mulai tanggal 1 November mendatang.


div>