SELASA , 20 NOVEMBER 2018

Polemik TP2D, Dewan Wacanakan Hak Interpelasi

Reporter:

Al Amin Malliuri - Suryadi

Editor:

Iskanto

Kamis , 01 November 2018 07:30
Polemik TP2D, Dewan Wacanakan Hak Interpelasi

Ilustrasi (Rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kebijakan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA) membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) terus menuai kritik. Bagaimana tidak, kewenangan yang diberikan kepada tim tersebut dinilai terlalu jauh dalam mengambil alih sejumlah kewenangan gubernur, wakil gubernur, sekretaris provinsi dan OPD di Provinsi Sulsel.

Hal ini kemudian membuat “kegaduhan” pada proses jalannya pemerintahan yang dinakhodai Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman. Olehnya, sejumlah fraksi di DPRD Sulsel ditengarai akan mengajukan hak interpelasi kepada gubernur terkait kewenangan tim TP2D.

Ketua Fraksi Golkar Sulsel Kadir Halid, menegaskan, hak interpelasi bisa saja dilakukan tergantung kesepakatan dewan. “Bisa saja bergantung kesepakatan beberapa fraksi,” singkatnya.

Fraksi Partai Hanura DPRD Sulsel, Wawan Mattaliu membenarkan adanya wacana hak interpelasi dari anggota DPRD terkait hal tersebut. Menurutnya, informasi tersebut sudah beredar di internal Dewan. “Saya dengar ada wacana dari beberapa fraksi untuk itu,” katanya.

Wawan menegaskan, pihaknya dari Partai Hanura akan mendiskusikan inisiatif Dewan untuk menggunakan hak interpelasi memanggil gubenur terkait kesalahan kewenangan yang dilakukan tim TP2D. “Baru ini didiskusikan. Nanti rapat fraksi dibahas,” tuturnya.

Sementara, Partai pendukung NA-ASS di Pilgub yakni fraksi PDIP DPRD Sulsel, belum mengetahui soal kewenangan tim TP2D selain membantu gubernur dalam pembangunan konsep program.

Anggota Fraksi PDIP, Alimuddin mengatakan, dirinya hanya mengetahui jika tim TP2D yang dibentuk NA untuk membantu mengonsepkan program. Tidak lebih dari tugas pokok OPD. “Saya kira TP2D dibentuk oleh gubernur untuk mempercepat program strategis gubernur,” ujarnya.

Ia menilai, jika ada kesalahan teknis dalam pengambilan kewenangan. Maka gubernur punya hak prerogatif untuk melakukan evaluasi. “Dan tentu gubernur punya kewenangan melakukan evaluasi,” lanjutnya.

Dia menambahkan, tak ada jalan lain selain menyerahkan semua keputusan kepada gubernur untuk melakukan perbaikan terhadap tim yang telah dibentuk tersebut.

“Jadi, menurut kami semua. Serahkan ke gubernur sebagai pengendali pemerintahan di Sulawesi Selatan, dan kita berikan kesempatan kepada gubernur mengendalikan pemerintahan yang ditopang oleh seluruh perangkatnnya termasuk TP2D,” pungkasnya.

Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menanggapi santai rencana DPRD yang akan menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi kehadiran TP2D.

Andi Sudirman mengatakan, kalau gubernur atau wakil gubernur akan dipanggil tidak masalah. “Tidak apa-apa. Mereka kan wakil masyarakat, kita harus terbuka,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, keberadaan TP2D ini sudah di SK-kan melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Seharusnya, sejak awal, jika memang tidak tahu jelas soal TP2D, mereka harus pertanyakan Pergub yang ada, apakah boleh atau tidak seperti itu. “Kalau pergubnya boleh, berarti keberadaan mereka juga boleh,” ungkap Andi Sudirman.

Dia menilai, selama ini Pergub terkait pengangkatan TP2D sudah diterima. Sehingga tidak ada persoalan. “Asalkan mereka sesuai Pergub, silahkan bekerja,” jelas adik Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu.
Sebenarnya, lanjut dia, TP2D ini tidak jauh beda dengan tim ahli yang melekat di OPD-OPD. “Itu TP2D hanya penamaan. Sama seperti tenaga ahli dulu yang dipecah ke OPD. Sekarang disatukan,” tuturnya.

Dia menekankan, Pemprov Sulsel membutuhkan kehadiran TP2D. Dengan jadwal gubernur maupun wakil gubernur yang sangat padat, kalau tidak menggunakan tenaga ahli dalam hal ini TP2D, siapa yang akan dengan cepat mentransfer ide-ide yang muncul dari mereka berdua.

“Sekarang, kalau tidak pakai tenaga ahli untuk mentransfer dengan cepat ide-ide beliau (Gubernur), berat juga. Jadi kita memang sangat butuh,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Patria Artha yang juga pengamat Keuangan Negara, Bastian Lubis mendukung langkah DPRD jika ingin menggunakan hak interpelasi dalam menyelesaikan persoalan TP2D.

“Jadi kalau dewan menggunakan hak interpelasinya, itu sangat betul. Karena hak ini sudah melanggar aturan daripada Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Itukan menyalahgunakan wewenang. Di UU itu, pasal 8 ayat 3, pejabat dilarang untuk penyalahgunaan wewenang dalam menetapkan atau melakukan suatu keputusan,” tegas Bastian.

Mantan Badan Pengawas PDAM Makassar itu mengemukakan, dari segi keuangan negara, jika keberadaan TP2D membebani keuangan negara, dalam hal ini honorarium ataupun tunjangannya dibayar melalui APBD, itu sudah terjadi kerugian negara. Seharusnya, sebelum TP2D itu dibentuk, butuh kajian mendalam.

Selain itu, dengan menempatkan ASN dari perguruan tinggi, itu akan bertabrakan dengan tugas pokok dan fungsinya. “Karena orang yang ditempatkan ini adalah ASN yang mempunyai jabatan dan fungsional juga. Jadi tidak boleh. Apakah memang diizinkan? Kalau memang begitu maka lepaskan dulu jabatan di sana,” tegasnya.

Disamping itu, lanjut dia, tidak ada korelasinya jika misalnya seorang TP2D diberi wewenang membuka sebuah kegiatan. Seharusnya kalau gubernur atau wakil gubernur berhalangan, dilimpahkan ke sekprov, asisten, ataupun staf ahli.

Sebenarnya, model menggunakan tenaga ahli sebagai pendamping, idenya datang dari luar negeri. Ada beberapa pemimpin yang menggunakan metode seperti itu. Namun pembiayaan yang ditimbulkan dengan kehadiran tim tersebut, tidak diserahkan ke APBD.

“Sebenarnya ide itu datang dari luar negeri. Nanti pembiayaannya mereka sendiri yang biayai bukan negara,” pungkas Bastian.

Mantan aktivis Unhas sekaligus penggiat sosial Mulawarman ikut melontarkan kritikan pedas terhadap kelompok transisi TP2D. Ia menyebutkan, kehadiran kelompok TP2D di Pemrov Sulsel tak memberikan dampak positif. Malahan memberikan dampak buruk karena kelompok transisi itu merampas tugas dan wewenang gubernur, wakil hingga OPD terkait.

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Mul ini mengatakan, tugas Gubernur NA tidak lebih dari boneka. Sehingga tidak bekerja dan membutuhkan pihak luar. “Ini tidak bisa dibiarkan, jika semua tugas gubernur dan wakilnya hingga OPD diambil alih oleh TP2D, maka eksistensi gubenur hanya sebagai boneka pajangan,” kata Mulawarman.

Untuk itu ia menyarankan, agar NA sebagai gubenur membubarkan kelompok TP2D yang dibentuk, karena tim tersebut tidak berguna.
Mul mengatakan alasan pembubaran TP2D karena uang yang akan digaji TP2D berasal dari APBD. Oleh karena itu, jika dibiarkan maka menguras anggaran daerah.

“Tidak ada guna-gunanya itu kelompok TP2D. Kenapa tidak diambil semua profesi, hanya kehutanan banyak. Apa kerjanya semua. Bubarkan saja itu, petugas TP2D karena hanya menguras APBD dan membuat gaduh jalannya pemerintahan. Jika dibiarkan, gubenur dan wakilnya abal-abal,” tegas Mulawarman.

Sekadar diketahui, dalam memperkuat fungsi pengawasan, DPRD memang memiliki sejumlah hak. Termasuk hak interpelasi. Meskipun penggunaan hak ini tidak bisa sembrono juga, ada persyaratannya. Kasusnya harus dilihat secara proporsional.

Hak Interpelasi hanya bisa dilakukan jika ada kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejauh syarat itu belum terpenuhi, hak interpelasi belum di perlukan. (*)


div>