SELASA , 23 OKTOBER 2018

Politik Balas Budi Buka Peluang Kada Korupsi

Reporter:

Iskanto - Suryadi

Editor:

Lukman

Senin , 06 Agustus 2018 12:00
Politik Balas Budi Buka Peluang Kada Korupsi

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Para kepala daerah (Kada) yang terpilih pada Pilkada serentak 2018 lalu sebaiknya menghindari politik “balas budi” kepada pihak-pihak yang membantu dalam masalah pendanaan dan kampanye.

Bukan tak mungkin, politik balas budi ini akan berujung pada perbuatan korupsi. Efek politik uang ataupun mahar politik di awal pilkada, akan membuat kepala daerah terpilih mau tidak mau akan memberikan akses khusus kepada pihak-pihak yang telah membantunya tersebut.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad mengimbau kepada para kepala daerah terpilih untuk menjalankan tugas sesuai visi-misinya. Ia meminta kepada kepala daerah untuk tak melakukan tindakan yang sifatnya merugikan negara atau daerah.

“Tentu kepala daerah terpilih agar jalankan program. Selain itu, tak boleh menerima gratifikasi bentuk apapun,” singkatnya.

Gubernur Sulsel terpilih, Nurdin Abdullah (NA) mengatakan, tak ingin terlalu menaggapi politik balas budi soal adanya bantuan atau cukong.

Ia hanya mengatakan, setelah dilantik nanti, akan memprioritaskan program 100 hari sesuai visi misi yang telah di janjikan untuk masyarakat.

“Menjadi prioritas adalah bagaimana menjalankan program sesuai visi misi. Ini masuk 100 hari pertama, pasca pelantikan,” ujarnya.

Sedangkan program lainya, seperti megaproyek rintisan gubernur sebelumnya harus di audit terlebih dulu, termasuk mega proyek lainnya di Sulsel yang saat ini berjalan. “Kami akan lanjutkan pembangunan itu karena ada juga uang rakyat. Tapi semua harus di audit,” ungkapnya.

Guru besar Unhas ini mengaku akan memprioritaskan program atau janji-janjinya dulu saat berkampanye. “Ada program kami saat kampanye juga jadi priotitas. Dan saya yakin program kandidat yang bagus kita akan akomodir,” ungkapnya.

Bupati Wajo terpilih Amran Mahmud menampik hal itu, ia mengaku balas budi yang dilakukan adalah dalam bentuk pembangunan di Kabupaten Wajo. Serta pengelolaan sistem pemerintahan yang baik dan dapat mengayomi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

“Selama ini kami kan komitmen orang yang banyak membantu kita balas dengan kerja nyata, kerja baik, kerja berkualitas, kerja profesional,” kata dia.

Terkait dengan para pengusaha yang pastinya banyak membantu selama pencalonannya, Amran mengaku bahwa tidak ada balas budi dalam bentuk nominal maupun hal-hal yang melanggar aturan. Kata dia, pengusaha diharapkan dapat menjalankan usahanya dengan baik dan profesional.

“Tidak ada, kecuali dia pengusaha, jadi pengusaha yang baik, jadi kontraktor yang baik, kontraktor profesional,” jelasnya.

Ia menegaskan, dalam kepemimpinannya nanti tidak ada kepentingan pengusaha dan atau mencari keuntungan dari pemerintahan maupun pengusaha tersebut. Yang jelas lanjutnya, dikepemimpinannya nanti masyarakat akan menikmati bersama pembangunan Kabupaten Wajo.

“Tidak seperti itu, kita tidak berfikir seperti itu. Kita balas pengorbanan-pengorbanan tim maupun dengan orang yang banyak membantu kita dengan kerja baik. Kita nikmati bersama ini pembangunan yang ada di Wajo,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad mengatakan, kepala daerah jangan sampai diintimidasi oleh para pengusaha yang membantunya pada pemilihan lalu. Karena hal itu sangat jelas melanggar aturan dalam roda pemerintahan nantinya.

“Tidak ada alasan kepala daerah terpilih untuk balas budi. Justru hal itu menjadi ancaman kepemimpinannya. Mereka perlu belajar dari sejumlah kasus OTT,” kata Firdaus.

Karena menurutnya, tanggungjawab sebagai kepala daerah sangat besar. Bagaimana menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan profesional. “Apapun bentuknya, praktek balas budi tidak dibenarkan dan merugikan keduanya. Harus profesional dan bukan balas budi. Harus sesuai mekanisme dan regulasi,” tandasnya. (*)


div>