SENIN , 20 NOVEMBER 2017

Politik

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Kamis , 13 Juli 2017 10:12
Politik

int

SEPERTINYA, ilmu politik dan teori politik, tak lagi dipahami para politikus. Taktik dan strategi politik, semuanya bertumpu pada tumpukan uang. Ironisnya, Politik Uang menjadi trend baru di negeri yang sedang puber demokrasi ini.

Pernah, suatu hari, Tahun 2015, lalu, saya mengajukan lamaran politik untuk menjadi kandidat Bupati Maros. Saya mengawali dengan menyusun Visi-Misi. Lalu visi-misi itu, saya tulis menjadi status di facebook. Intinya, AE hendak menjadikan Maros Lebih Mantap.

Lumayan. Banyak facebookers yang memberi respon emotion berupa simbol jempol pertanda suka.

Lalu saya mendatangi beberapa Parpol, mendaftar dan melakukan “perang opini” dengan cara yang santun. Nama saya pun terserap dalam survei sebagai bakal calon bupati. Baliho dan banner-banner memajang gambar saya yang berdasi dan memakai batu akik di jari manis terpajang di semua penjuru. Mulai dari jalan poros, sampai lorong-lorong kecil sekalipun.

Tentu, saya juga mengeluarkan biaya yang jumlahnya tak sedikit. Mulai membulding Tim Sukses, membayar survei dan membiayai lobi-lobi politik. Alhasil, saya mendapat harapan di tengah pusaran politik dan carut-marutnya konspirasi yang berasal dari fantasi belaka. Saya mentertawai keadaan. Bahwa manusia berpolitik sudah kehilangan akal — tidak memakai rasio, tapi lebih cenderung banyak berkhayal.

Dan, saya pun berkhayal:

Jika saya bupati nanti, saya akan menerima tamu di warkop. Jarang melayani tamu di kantor, sebab di kantor membuat jarak antara pemimpin dan masyarakatnya. Saya akan jadikan setiap warkop sebagai “ruang tamu” saya.

Saya juga berkhayal, jika saya bupati, mobil dinas saya berplat satu angka, boleh dipinjam oleh masyarakat untuk antar pengantin atau acara lamaran.

Semua yang sakit dan berobat ke RS, cukup bawa KTP Maros, tidak boleh bayar biaya pengobatan. Bupati yang siapkan anggaran kesehatan bagi masyarakat. Yah, mirip-mirip Obamacare di AS.

Keluarga saya ajak tinggal di rumah jabatan dan meninggalkan rumah kontrakan saya. Untuk mengefektifkan makan-minum tamu-tamu bupati, saya akan minta beberapa warkop yang menangani urusan makan dan minum. Lumayan buat nambah-nambah penghasilan mereka.

Saya akan jadi Bupati gaul. Saya bergaul dari bawah ke atas. Bukan bergaul di atas saja dan lupa ke bawah. Tim sukses saya larang urus pemerintahan, itu urusan PNS, bukan urusan Tim Sukses yang hanya lihai menjanji.

Tim Sukses kembali ke barak. Diberdayakan sesuai potensi dan kapasitasnya. Tim tidak boleh dipaksa berperan melampaui kapasitasnya. Jika Tim sukses mengurus urusan PNS — sekarng ASN, pemerintahan akan rusak parah.

Bupati atau Kepala Daerah, tak boleh merasa dirinya pejabat apalagi penguasa. Tak perlu sok berwibawa. Kan saya mau jadi Bupati gaul.

Lalu bagaimana program dan visi saya dijalankan nanti? Nah disinilah tugas bupati, mendelegasikan kemampuan itu kepada OPD (Organisasi perangkat daerah). Mereka harus paham visi bupatinya. Yang suka menjilat dan membuat laporan ABS, saya nonjobkan. Biar dia makan gaji buta saja. Karena penjilat akan merusak bupatinya nanti.

Biar hemat, saya tak usah pakai mobil mewah ke kantor. Kalau perlu, sekali-sekali naik motor boncengan ajudan. Apalagi jarak rumah jabatan dengan kantor tak jauh. Juga tak canggung jika mampir ngopi di warkop. Boleh kan saya berkhayal.

Itulah khayalan saya saat ikut arus pusaran Pilkada lalu. Kekuasaan harus didesakralisasi agar tak berjarak dengan rakyat.

Herannya, saat lobi-lobi politik, bukan karakter kepemimpinan yang menjadi tema diskusi. Tapi uang. Berapa kesanggupan membayar partai agar bisa diusung. Idealisme belakangan.

Saat meninggalkan tempat lobi, saya tertawa. “Akan tiba suatu saat nanti, bangsaku ini akan berubah dan mementingkan idealisme sebagai jati diri, bukan hal-hal yg bersifat pragmatis!”

Era kami belum tiba. Dan saya mundur dari bursa! Nyaman tak mesti dari kekuasaan. Selamat berpikada. (*)


div>