SENIN , 19 FEBRUARI 2018

Politikus Gerindra Dukung Pencabutan Izin Starbucks di Indonesia

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Jumat , 30 Juni 2017 21:28
Politikus Gerindra Dukung Pencabutan Izin Starbucks di Indonesia

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid.

JAKARTA – Dukungan memboikot Starbucks di Indonesia terus mengalir setelah perusahaan yang dipimpin CEO Howard Schultz itu mendukung pernikahan sejenis atau lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, rakyat Indonesia semakin maklum bahwa Starbucks bukan murni bisnis. Namun, kata dia, ada misi lain yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hidup mayoritas masyarakat Indonesia dan Pancasila.

“Saya berharap sebagai orang Indonesia yang berwatak Pancasila tidak ikut menyebarkan paham tersebut di Indonesia,” tegas Sodik, Jumat (30/6).

Sebelumnya, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas meminta pemerintah mencabut izin Starbucks. Pasalnya, ideologi bisnis jaringan kedai kopi waralaba asal Amerika Serikat itu bertentangan dengan Pancasila.

Saat ini, Starbucks dipimpin oleh Howard Schultz. Di bawah komando pebisnis dari keluarga Yahudi itu, Starbucks terang-terangan mendukung pernikahan sejenis.

CEO Starbucks kelahiran 19 Juli 1953 itu mempersilakan para investor di perusahaannya yang anti-LGBT untuk melepas saham mereka.

“Untuk pada pemegang saham Starbucks yang orang Indonesia tergantung sikap prinsip pilihan masing-masing,” kata Sodik.

Menurut Sodik, rakyat Indonesia yang sudah merasakan manfaat Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa, bernegara dan alat pemersatu harus berani bersikap tegas melawan upaya apa pun yang akan merusak dan menghancurkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Karenanya, Sodik mendukung langkah PP Muhammadiyah meminta pemerintah mencabut izin Starbucks.

[NEXT-RASUL]
“Dalam konteks inilah kita memahami dan salut kepada sikap PP Muhammadiyah,” tegasnya.

Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra ini mengatakan, orang asing yang merusak dasar negara Pancasila sama saja dengan subversif. “Dan kita harus melawan para perusak Pancasila apalagi jika mereka merusak dasar negara Indonesia Pancasila tapi sambil mencari kehidupan di Indonesia,” katanya.

Kepada masyarakat, Sodik juga meminta jika melakukan tindakan peringatan kepada Starbucks harus dengan efektif dan legal.

“Tidak berupa tindakan kekerasan,” tegasnya.

Menurut dia, boikot seperti tang dianjurkan PP Muhammadiyah adalah cara yang legal. “Tidak berupa kekerasan akan tetapi efektif,” katanya.(boy/jpnn)


div>