KAMIS , 20 SEPTEMBER 2018

Politisi PAN, PKS dan PDIP Ramai-ramai Kritik Program BPJS Gratis di Pinrang

Reporter:

iskanto

Editor:

Ridwan Lallo

Jumat , 04 Mei 2018 22:11
Politisi PAN, PKS dan PDIP Ramai-ramai Kritik Program BPJS Gratis di Pinrang

Hasim Padu

PINRANG, RAKYATSULSEL.COM – Lagi dan lagi, program BPJS Kesehatan Gratis yang dicanangkan salah satu pasangan calon Bupati Pinrang menuai kritikan.

Setelah politisi PKS dan PDIP, kini giliran politisi PAN, Hasim Padu yang mengkritisi program tersebut. Menurutnya, program BPJS Gratis sangatlah tidak logis.

Apa lagi, kata dia, jika dananya mau di ambil dari PAD. “Saya kira sangat tidak logis, kecuali ada dana dari pusat, itu lain ceritanya,” ujarnya.

Menurutnya, program BPJS Gratis itu sudah dianggarkan dari pemerintah pusat. Ia pun mempertanyakan bagaimana program lain jika dana untuk BPJS Gratis diambil dari PAD. “Bisa jadi program lainnya tidak akan berjalan,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPC PDI-P Kabupaten Pinrang yang juga anggota DPRD Pinrang, HJ Kartini Lolo menilai bahwa program BPJS Gratis salah satu kandidat bupati sangatlah sulit terwujudkan.

Alasannya kata dia, PAD Kabupaten Pinrang per tahun sama besarnya dengan anggaran yang harus di bayarkan pada program BPJS itu.

Kartini Lolo membeberkan jika PAD Pinrang tahun 2018 hanya berada diangka Rp 104 miliar. Sementara belanja modal 12 persen, belanja tidak langsung 64 persen. “Jadi yang perlu di programkan adalah bagaimana caranya agar pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit lebih ditingkatkan lagi,” jelasnya.

Politisi PKS, Irwan Hasyim juga mengatakan, dari dulu hingga saat ini, BPJS telah digratiskan oleh pemerintah pusat. “Jadi buat apa program itu dicanangkan kalau sebenarnya pusat telah menggratiskannya,” ujarnya.

Bahkan menurutnya, program BPJS Gratis itu tidak masuk akal. “Alasannya kan sudah jelas bahwa pemerintah telah menggratiskannya,” jelasnya.

Irwan menjelaskan, dari data yang ia peroleh, total penduduk Kabupaten Pinrang mencapai 400 ribu jiwa. Sedangkan yang menerima BPJS Gratis sebanyak 300 ribu lebih warga. “Jadi kalau dihitung-hitung, pemerintah harus mengeluarkan dana sebanyak Rp9 miliar per bulan atau dalam setahun mencapai Rp108 miliar, sementara PAD Pinrang hanya mencapai Rp118 miliar. Kalau seperti itu, bagaimana dengan program lain dari kandidat itu,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat harus memilih pemimpin yang benar-benar ingin mensejahterakan masyarakat di semua bidang. (*)


div>