JUMAT , 21 SEPTEMBER 2018

Polri, KPK dan Kejaksaan Bisa Saling Geledah

Reporter:

Editor:

dedi

Rabu , 29 Maret 2017 22:47
Polri, KPK dan Kejaksaan Bisa Saling Geledah

ILUSTRASI

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Salah satu poin penting dari hasil kesepatakan antara Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, yakni penggeledahan antar lembaga tersebut.

Ketentuan itu tertuang di dalam Pasal 3 Ayat (5) yang berbunyi: terkait pemanggilan terhadap personel pihak lain, maka pihak yang melakukan pemanggilan tersebut harus memberitahukan kepada pimpinan personil yang dipanggil.

Kemudian di Pasal 3 ayat (7) mengatur penggeledahan, penyitaan atau memasuki kantor salah satu pihak, maka harus memberitahukan kepada pihak yang menjadi objek dilakukan tindakan penggeledahan, penyitaan maupun memasuki kantor tersebut kecuali tertangkap tangan.

Atas isi kepekatan ini, Ketua KPK Agus Raharjo mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. “Kita ikuti peraturan undang-undang saja. Itu justru penyempurnaan MoU yang lalu,” katanya di Mabes Polri, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (29/3).

Di Pasal 3 lagi, khususnya ayat (6) disebutkan pemeriksaan terhadap personel harus didampingi oleh fungsi hukum atau bantuan advokat dan pemeriksaan dilakukan di kantor para pihak yang diperiksa.

Sementaraitu, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menilai, pasal itu dikhususkan untuk pemeriksaan dengan status tersangka, bukan sebagai saksi.

“Kalau tersangka iya harus didampingi penasehat hukum. Karena di internal kita ada advokat internal ya dalam menghadapi pendampingan kepada anggota-anggota kita yang bermasalah dengan hukum. Itu mekanisme normal dan wajar,” paparnya. (elf/JPG)


div>