SELASA , 16 OKTOBER 2018

PPDB Online Rasa Manual

Reporter:

Armansyah - Al Amin

Editor:

asharabdullah

Jumat , 22 Juni 2018 11:30
PPDB Online Rasa Manual

Ilustrasi

– Wajib Legalisir KK, Antrian Panjang di Disdukcapil

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK secara online telah dibuka. Namun, syarat untuk melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) daerah setempat, justru menimbulkan kegaduhan.

Antrian panjang bahkan menyebabkan beberapa warga pingsan, tak dapat dihindari. Seperti yang terlihat di kantor Disdukcapil Makassar dan Gowa. Warga berdesak-desakan, untuk melegalisir fotokopi KK mereka, untuk memenuhi persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran PPDB, sesuai pengumuman di setiap sekolah.

Iin Nurfahraini Dewi, misalnya. Wali dari calon siswa baru ini mengeluhkan adanya persyaratan baru yang kian menyulitkan kepengurusan pendaftaran. Dimana ia harus menyerahkan lampiran berupa Kartu Keluarga (KK) asli dan melampirkan pula fotokopi KK yang sudah dilegalisir oleh Disdukcapil setempat.

“Ini saya mau tanyakan, katanya sudah online, dan sudah dimudahkan urusannya, kenapa tambah dirumitkan lagi, kan bisa ji cek keaslian KK secara online? Kenapa harus urus di Disdukcapil lagi? Saya harus antri enam jam di kantor Disdukcapil Makassar,” keluh Iin, Kamis (21/6).

Keluhan Iin pun cukup berasalan. Penerimaan calon siswa baru dengan sistem online ini semakin banyak persyaratan untuk memenuhi lampiran. Diantaranya, selain kartu keluarga dan fotokopi yang harus dilegalisir, juga turut dilampirkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah dari SMP/MTs yang asli, dengan map yang berbeda.

“Soal legalisir penyampainnya juga baru pada saat pendaftaran dibuka. Tidak diinformasikan dari awal. Kalau lebih awal, kan bisa dipersiapkan. Ini antrian panjang, berdesak-desakan, karena waktunya sudah mepet,” protesnya lagi.

Padahal sebelumnya, antara Dinas Pendidikan (Disdik), Disdukcapil, serta Dinas Sosial (Dinsos), telah menandatangani kerjasama untuk melancarkan proses pendaftaran PPDB tersebut.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdik Sulsel, M Basri, mengatakan, pemenuhan persyaratan KK yang harus dilegalisir ini bertujuan untuk memastikan bahwa KK tersebut sah.

“KK harus dilegalisir oleh Disdukcapil. Itu untuk memastikan bahwa KK yang digunakan betul-betul KK yang sebenarnya (asli dan terbaru),” jelas Basri yang juga Ketua Panitia PPDB, Kamis (21/6) kemarin.

Sistem zonasi pada PPDB 2018 kali ini membutuhkan keakuratan data mengenai kependudukan calon peserta didik. Karena itu, Disdik Sulsel dan Disdukcapil Sulsel telah menandatangani MoU untuk saling mendukung demi kesuksesan penyelenggaraan PPDB 2018. Hal ini, berdasarkan aturan yang tertuang dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

“Jadi kami perlu permaklumkan ke publik bahwa kami ini di provinsi menjalankan Permendikbud. Kami bukan mengada-adakan aturan baru. Ini yang harus dipahami bersama,” jelas Basri.

Terpisah, Kepala Disdukcapil Provinsi Sulsel, Sukarniaty Kondolele, mengatakan, berdasarkan kerjasama memang pihaknya akan menerapkan sistem Singel Identity Number (SIN). Dimana, hanya memasukkan nomor KK sudah bisa dibuktikan keabsahannya.

Hanya, lanjut Sukarniaty, hal itu tidak berjalan baik lantaran mepetnya waktu untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan dari kerjasama tersebut.

“Memang harusnya seperti itu (sistem SIN), tapi Diknas kemarin telat melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasamanya, sementara pas besoknya libur,” ujarnya.

Meski begitu, Sukarniaty menambahkan, hak akses identitas person merupakan kewenangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil.

Sementara, Kepala Disdukcapil Kota Makassar, Nielma Palamba, mengungkapkan, membludaknya warga di kantor Disdukcapil Kota Makassar terkait pengurusan legalisir KK yang dipersyaratkan sekolah untuk pendaftaran PPDB SMA/SMK.

“Awalnya mereka (orang tua siswa) disuruh membawa KK asli, tapi di sekolah diminta lagi legalisirnya. Tumpahlah mereka kesini. Kalau saya sarankan, terimalah dulu KK asli, nanti kalau diterima baru dilegalisir. Apa gunanya bawa KK asli kalau mau dilegaslir lagi, dan itu membuat orangtua marah,” jelas Nielma Palamba, Kamis (21/6) kemarin.

Ia mengatakan, untuk memberikan pelayanan maksimal kepada warga, pihaknya telah masuk sejak Rabu (20/6) kemarin. Termasuk pelayanan pembuatan KK dan legalisir yang dipersyaratkan sekolah dalam PPDB di jenjang SMA dan SMK.

“Semua loket kita buka, semua tim turun sejak pukul tujuh pagi sudah buka, kemarin kita buka dan sudah banyak warga datang,” ujarnya.

Nielma mengaku kecewa dengan Dinas Pendidikan Provinsi lantaran tidak dilibatkan dalam pembahasan PPDB. Meski bukan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar soal PPDB SMA, tapi dampaknya berimbas ke Disdukcapil.

“SMA kan kewenangannya Disdik Provinsi, kami harusnya dilibatkanlah saat rapat. Andai Disdik libatkan Disdukcapil, maka tidak kacau begini supaya kita kasi masukan,” keluhnya.

Disinggung soal melibatkan kecamatan untuk mengurai antrian panjang, Nielma menjelaskan, urusan KK merupakan urusan Disdukcapil sehingga pembagian tugas tidak diberikan ke pihak kecamatan.

“Ini produk kami (KK), tidak bisa dan tidak boleh ada lembaga lain yang melegalisir,” tegasnya.

Untuk memaksimalkan pelayanan, lanjut Nielma, pihaknya akan membuka pelayanan kantor Disdukcapil hingga pukul 18.00 Wita, bahkan tetap buka pelayanan weekend di hari Sabtu dan Minggu. (*)


div>