SABTU , 26 MEI 2018

PPI Sulsel Nilai KPU-Bawaslu Tak Serius Sosialisasikan Pilkada Damai

Reporter:

Suryadi

Editor:

Lukman

Kamis , 15 Maret 2018 23:58
PPI Sulsel Nilai KPU-Bawaslu Tak Serius Sosialisasikan Pilkada Damai

Poros Pemuda Indonesia (PPI) Sulsel saat menggelar Diskusi Pilkada Damai di warkop Cappo Jl. Alaudin Makassar, Kamis (15/3/2018).

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Minimnya sosialisasi pilkada damai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, membuat sebagian kalangan pemisimis. Bahkan beranggapan KPU seakan tutup mata soal sosialisasi.

Ketua Poros Pemuda Indonesia (PPI) Sulsel, Taqwa Bahar menilai penyelenggara Pilkada dan pengawasan Pilkada yakni KPU-Bawaslu tak serius mensosialisasikan Pilkada damai di Sulsel.

“Sangat kecewa, karena sosialisasi seperti ini tidak ada perwakilan Bawaslu atau KPU. Tandanya, tidak serius dalam mensosialisasikan pilkada damai,” kata Takwa usai Diskusi Pilkada Damai di warkop Cappo Jl. Alaudin Makassar, Kamis (15/3/2018).

Pada diskusi ini kerjasama antara Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel dan Poros Pemuda Indonesia (PPI) Sulsel bertajuk ” Pilkada Tanpa Politisasi SARA dan Berita Hoax sebagai Wujud Kematangan Demokrasi”.

Diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber yakni pengamat Politik Universitas Bosowa (Unibos) Dr. Arief Wicaksono dan Pakar Hukum Unibos Marwan Mas.

Pria yang akrab disapa Takwa itu berpendapat PPI sebagai organisasi keoemudaan berusaha membantu penyelenggara serta pengawas pemilu untuk menciptakan pilkada damai di Sulsel. Namun kenyataannya penyelenggara justru terkesan tutup mata.

“Padahal kami sudah undang, baik Bawaslu dan KPU. Mereka juga sudah konfirmasi untuk hadir, tapi hingga acara selesai tak ada kabar,” terangnya.

Dia menambahkan, alasan pihak menyelenggara tak hadir dalam diskusi menimbulkan tanda tanya. Intinya juga sekaligus mempertanyakan transparasi anggaran KPU yang digunakan sebagai biaya sosialisasi.

“Kemana anggara sosialisasi sampai hari ini pun sosialisasi hanya inisiatif PPI Sulsel, tidak ada campur tangan penyelenggara pemilu,” pungkasnya.

Sementara itu, Pakar politik Unibos Makassar, Arief Wicaksono menilai persoalan isu SARA dan berita hoax atau bohong ternyata lebih meningkat dibanding dengan kualitas pilkada sendiri.

“Melihat sekarang ini, trend isu SARA dan berita hoax sangat meningkat, dan yang bisa meninjau atau memperbaiki hal seperti ini hanya kita-kita sendiri,” ungkap Dekan Fisipol Unibos ini. (*)


div>