SELASA , 20 NOVEMBER 2018

PPN Untia Akan Diambil Alih Pemprov

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Sabtu , 03 November 2018 09:30
PPN Untia Akan Diambil Alih Pemprov

Dermaga Untia.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sejak diresmikan tahun 2016 silam oleh Presiden Joko Widodo, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia hingga kini belum beroperasi secara optimal. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berniat untuk mengambil alih atas pengelolaannya.

Bahkan, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA) mengaku, telah mengusulkan ke Kementerian Perikanan dan Kelautan agar menyerahkan pengelolaan PPN Untia ke Pemprov Sulsel. Sebab, kata NA, investor tak berminat berinvestasi di tempat tersebut lantaran minimnya sarana dan prasarana maupun fasilitas penunjang lainnya.

“Kita sudah usulkan, tinggal tunggu persetujuan dari Kementerian Kelautan. Karena kita juga tidak bisa membangun apa-apa, sebelum serah terima untuk pengelolaannya. Kita juga sudah invetarisir apa yang menjadi kendala, yakni fasilitas yang sangat minim sehingga investor tak berminat,” kata Nurdin disela-sela soft launching Makassar New Port (MNP), Jumat (2/11).

Pemprov, lanjut NA, sangat optimis jika pelabuhan perikanan Untia yang diresmikan oleh Jokowi itu bisa dikembangkan. Ia mengatakan bahwa nantinya untuk industri perikanan akan diintegrasikan dengan pelabuhan ekspor MNP.

“Jadi tinggal pengoperasiannya saja, soalnya ini kan masih di bawah Kementerian. Kalau sudah diserahkan, maka kita tinggal buat regulasinya. Yang jelas kita ingin secepatnya,” ujarnya.

Terkait pernyataan Gubernur NA, Kepala PPN Untia, Andi Mannojengi, mengatakan menyambut baik usulan tersebut. Kata Mannojengi, pihaknya memang sudah lama mengusulkan agar pengelolaannya diambil alih Pemprov, namun tak digubris.
“Sangat bagus, karena kami pun sudah lama mengusulkan semoga Pemprov serius,” kata Mannojengi.

Pengelolaan pelabuhan perikanan diakuinya membutuhkan anggaran yang tak sedikit, makanya, Mannojengi sangat diharapkan agar PPN Untia bisa dibawah pengelolaan pemerintah setempat. Apalagi juga bisa sebagai sumber PAD.

“Meski masih minim fasilitas, namun sudah ada beberapa yang sudah dibangun Untia, termasuk jalan yang sudah dikerjakan oleh Pemkot. Selain itu, juga ada 14 perusahaan yang menyatakan ketertarikannya, tiga diantaranya usaha perseorangan. Jadi Pemprov tinggal mengembangkannya saja jika serius,” beber Mannojengi. (*)


div>