SENIN , 20 NOVEMBER 2017

PPP Djan Faridz Percaya Diri di Pilgub

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

asharabdullah

Jumat , 10 November 2017 11:06
PPP Djan Faridz Percaya Diri di Pilgub

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sulsel 2018 akan berlangsung sekitar tujuh bulan lagi. Seluruh partai politik mulai mempersiapkan diri, tak terkecuali partai yang tengah mengalami sengketa kepengurusan, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sejauh ini PPP masih harus menyingkirkan sejumlah hambatan dalam mempersiapkan diri menghadapi pilkada. Salah satunya sengketa kepengurusan, yang dinilai akan berimbas pada sulitnya menemukan kesepakatan mengenai pihak mana yang berhak menentukan, dan mendaftarkan pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diketahui PPP Sulsel kubu saat ini terpecah, dimana kubu Romi, sapaan akrab Romahurmuziy mendukung penuh pasangan Calon Gubernur Sulsel Ichsan Yasin Limpo – Andi Mudzakkar (IYL-Cakka).

Sedangkan kubu Djan Faridz menginginkan rekomendasi diserahkan kepada paket Nurdin Halid-Azis Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz). Akibatnya mengusung harus memerlukan rekomendasi dari kedua kubu sebagai legalitas.

Ketua Bappilu PPP Sulsel versi Djan Faridz, Irwan Ince menegaskan pihaknya masih meyakini jika kubu Djan Faridz mendapat legalitas yang sah sehingga tetap pada pendirian yakni memberikan dukungan kepada NH-Aziz di Pilgub Sulsel.

“Hingga saat ini, kami Kubu Djan Faridz yakin punya legalitas sah. Jadi dukungan di Pilgub Sulsel Tetap ke NH-Aziz,” tegasnya melalui via seluler.

Saat ditanya terkait dukungan ke NH, perlukah keharusan mendapatkan mandat kedua kubu? Apa yang dilakukan kubu Djan Faridz untuk keabsahan PPP.

Ia mengatakan secara hukum katanya, belum ada inkrah sehingga belum meyakini jika kubu Romy memenangkan peradilan. Menurutnya, informasi dari pihak DPP kubu Djan, belum ada hasil final yang pasti oleh sebab itu pihaknya masih menunggu.

“Sekali lagi saya katakan, kami tetap di NH-Aziz. Di DPP SK sampai hari ini belum ada ketetapan keabsahan dari pengadilan. Legalitas kita tunggu,” tuturnya.

Meski demikian, ia juga mengakui jika kelak salah satu kandidat maju harus mendapat legalitas dari kedua kubu DPW PPP Sulsel sebagai pengantar untuk menuju KPU saat pendaftaran.

Oleh sebab itu, Irwan juga mengingatkan KPU. Agar tak boleh menerima salah satu rekomendasi PPP Sulsel jika digunakan oleh kandidat hanya dari satu pihak.

“Kita tunggu sampai januari pendaftaran jika tak ada hasil pengadilan, maka KPU tak boleh menerima salah satu kubu atau sepihak. Karna kalau tak beralasan, kami soroti. Yang kita harap KPU mengkonsolidasikan kondisi ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPP PPP kubu Romi Amir Uskara menegaskan, PPP saat ini tak ada masalah. Karena pascaputusan pengadilan beberapa waktu lalu, telah membuktikan bahwa kepengurusan yang sah adalah PPP yang dipimpin oleh Romahurmuziy.

Oleh sebab itu lanjut dia, dukungan partai Kakbah kepada pasangan IYL-Cakka tidak akan berubah. Apalagi sudah diberikan rekomendasi. “Pascaputusan pengadilan, tidak ada masalah. Kepemimpinan PPP sah adalah pak Romy. Kalau PPP sudah memutuskan, menerbitkan rekomendasi dukungan ke kandidat IYL-Cakka sudah final. Tidak ada istilah dukungan ke kandidat lain,” tegas Amir.

Lebih lanjut mantan Ketua DPW PPP Sulsel ini menuturkan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) telah memutuskan PPP di bawah kepemimpinan Romahurmuzy sebagai pengurus yang sah, dengan Sekjen Arsul Sani sesuai SK Kemenkum HAM. Dengan demikian, dia berharap tidak ada lagi kisruh yang melanda internal partainya.

Ia juga mengajak semua pihak di internal PPP untuk mendukung figur yang diusung DPW PPP di Pilgub Sulsel yakni bakal calon IYL-Cakka agar bisa memenangkan Pilgub nanti.

“Pada intinya, kami anggap tidak ada lagi dualisme PPP karena (putusan PT TUN) itu, kader PPP harus bersatu padu untuk membesarkan partai dengan melakukan konsolidasi agar target tiga besar pada Pemilu 2019 tercapai,” tutur Amir.

Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada DPW PPP Sulsel, segera menggelar rapat harian pengurus wilayah. Rapat harian ini digelar menindaklanjuti putusan kemenkumham demi mempersatukan kader internal.

Rapat ini sekaligus mengajak seluruh pengurus partai yang sebelumnya terpecah dengan adanya dualisme kepengurusan bisa kembali bersatu. Apalagi, berdasarkan putusan tersebut, Partai berlambang Kakbah itu diberi batas waktu untuk menggelar pertemuan.

“Untuk itu, DPW PPP Sulsel harus mendukung putusan Kemenkumham ini dengan bisa bergerak dengan cepat ditingkat wilayah,” kata Amir.

Legislator Senayan ini mengharapkan, dengan dikeluarkannya putusan Kemenkumham itu, Pengurus PPP versi Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabaya untuk menerima putusan tersebut. “Saya mengajak semua agar bersama-sama menyelesaikan konflik internal PPP sehingga tak ada lagi kubu A atau kubu B,” demikian kata Amir.

Ketua DPW PPP Sulsel, Muh Aras menambahkan, pascapenegasan siapa kepengurusan yang sah, maka tak ada lagi perdebatan soal dualisme atau kubu-kubuan. Sebab kini hanya satu kepengurusan PPP.

“Mari kita solidkan kembali kekuatan dan kebersamaan PPP, sekaligus mengawal dan menyukseskan bersama proses Pilkada serentak di sulsel,” kata Aras.

Menanggapi dualisme PPP yang tak kunjung berakhir. Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad berpendapat, dukungan partai politik kepada pasangan calon di Pilgub Sulsel sangat memungkinkan untuk berubah sebelum resmi terdaftar di KPU.

“Selama belum deklarasi dan terdaftar di KPU, maka dukungan partai sangat memungkinkan untuk berubah,” kata Firdaus.

Menurutnya, PPP sebagai salah satu partai Islam yang juga banyak kader ingin maju di daerah harus menghormati putusan hukum agar pengurus bersatu memenangkan kader yang ingin maju di pilkada nanti.

Dikatakan, jika egosentris dipertahankan antara sesama maka akan merugikan kader yang akan bertarung. Selain itu, kata dia. Jagoan dari figur eksternal akan digoyang dengan berbagai isu jika konflik dibiarkan berlarut-larut.

“Jika terus begini kader yang rugi. Apalagi banyak kader PPP yang akan maju di pilkada serentak di Sulsel. Ini harus jadi perhatian pengurus PPP dua kubu di Sulsel, belum lagi figur eksternal yang diusung PPP,” tuturnya. (*)


div>