SENIN , 19 FEBRUARI 2018

PPP Tolak Kebijakan 5 Hari Sekolah

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 12 Juni 2017 13:51
PPP Tolak Kebijakan 5 Hari Sekolah

ilustrasi

JAKARTA, RakyatSulsel.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) keberatan diberlakukan kebijakan lima hari sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan jam belajar siswa ini dinilai bukan solusi.

“Kebijakan memaksakan perubahan jam belajar siswa sekolah akan memunculkan kegaduhan baru. Kami meminta Mendiknas untuk mengurungkan kebijakan itu,” ujar Wakil Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi dalam rilisnya kepada wartawan, Minggu (11/6).

Menurutnya, memastikan semua anak di Indonesia sekolah dan fasilitas pendidikan memadai lebih penting daripada mengubah jam belajar siswa.

“Kebutuhan untuk mereformasi dunia pendidikan kita saat ini bukan mengubah jam belajar siswa” tegasnya.

PPP memandang kebijakan menambah jam pelajaran di kelas sangat ahistoris. Kebijakan itu dianggapnya akan mematikan sekolah-sekolah diniyyah yang menjadi kearifan lokal dan berlangsung sejak lama.

“Madrasah diniyyah misalnya, sudah terbukti selama ini menjadi pusat pembentukan karakter anak. Tidak hanya pengajaran nilai-nilai agama semata tetapi juga pengamalannya. Bahkan lembaga pendidikan ini menjadi benteng pertahanan Pancasila dan NKRI,” jelasnya.

[NEXT-RASUL]

Untuk itu DPP PPP memerintahkan fraksinya di DPR untuk menolak kebijakan ini dan meminta adanya klarifikasi serius dari Menteri Muhajir Effendy.

Sebelumnya, Mendikbud telah menetapkan aturan baru dalam pembelajaran siswa pada tahun ajaran baru 2017/2018. Nantinya siswa belajar sampai lima hari saja.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Surapranata mengatakan regulasi tentang aturan ajaran baru untuk sekolah dan siswa sudah keluar, itu diatur dalam PP No. 19.

“PP No. 19 sudah keluar yang mengatur waktu kerja guru dan kepsek 30 setengah jam efektif, atau 40 jam kerja dengan istirahat 30 menit per hari. Jadi 40 jam per minggu,” ujar Sumarna Surapranata dalam Diklat Pendidikan di Makassar belum lama ini.

Ia melanjutkan, siswa masuk mulai Senin sampai Jumat, sementara untuk hari Sabtu dan Minggu, para guru dan siswa bisa mengurus urusan keluarga.

“Guru dibiarkan untuk mengajar di sekolah, tidak membawa urusan sekolah ke rumah. Demikian pula siswa, sehingga pada akhirnya ada tumbuh kembang pariwisata, antara lain ada waktu untuk penyegaran,” katanya.

Sementara untuk aturan yang akan ditetapkan tersebut, Sumarna belum menargetkan semua sekolah akan bisa ikut aturan. Sebab, ada sekolah yang siap adapula yang belum siap.

[NEXT-RASUL]

Seperti sekolah yang ada di daerah terpencil, tidak mungkin dipaksakan untuk ikut aturan baru yang ditetapkan, karena jangan sampai dia belum siap.

“Kita tidak target semua sekolah, karena kondisi semua sekolah di Indonesia berbeda-beda dari ujung timur ke barat. Jadi tidak ada ketentuan kapan, tapi kita atur waktu mulai Juli ajaran baru,” tuturnya.

Ia pun menyebutkan bahwa saat ini sudah ada beberapa sekolah swasta yang menerapkan lima hari belajar dalam satu minggu. Sekolah swasta yang menerapkan hal itu adalah sekolah swasta unggulan di setiap daerah.

“Tahun ini kita kemas saja untuk negeri. Semua sekolah nanti harus. tapi tidak ada target kapan seluruh sekolah akan ikut. Yang penting mulai dulu, nanti Pemda menyesuaikan menyiapkan saran dan prasarananya,” ucapnya.

“Semua provinsi sudah siap begitu regulasi dikeluarkan. Hanya saja bertahap. Di kota-kota besar sudah banyak melakukan itu. Bahkan SMK sudah ada lebih yang 46 jam,” pungkasnya. (rmol)


div>