RABU , 21 NOVEMBER 2018

Prilaku Korupsi Harus Diperangi di Sulsel

Reporter:

Irsad

Editor:

MA

Minggu , 20 Mei 2018 19:36
Prilaku Korupsi Harus Diperangi di Sulsel

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Perang melawan korupsi terus dilakukan. Olehnya pihak pemerintah terus melakukan upaya untuk mengurangi prilaku tersebut.

Penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan baru-baru ini juga telah membentuk Satuan Tugas Khusus penanganan tindak pidana korupsi.

Melalui Kepala Kejati Sulsel, Tarmizi mengatakan pembentukan Satgassus ini dalam rangka memerangi prilaku korupsi. “Karena melihat masih tingginya prilaku korupsi maka dibutuhkan Satgassus,” katanya, belum lama ini di Makassar.

Tidak hanya itu, Mahkamah Agung (MA) sebelumnya telah mewacanakan untuk memberikan sanksi sosial bagi terpidana korupsi berupa cap “mantan koruptor” yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik narapidana korupsi.

Direktur Kopel Sulsel, Musaddaq menyambut baik dan mendukung wacana tersebut. “Sebagai aktifis anti korupsi, kami sangat mendukung usulan sanksi sosial bagi terpidana koruptor,” ujarnya, Minggu (20/5).

Menurutnya, hukuman pidana tidak membuat koruptor jera, maka hukuman berupa sanksi sosial sangat diperlukan, agar hal itu melegitimasi status koruptor.

“Saya kira, hukuman pidana tidak cukup bagi koruptor untuk jera, dengan usulan sanksi sosial akan melegitimasi status mereka sebagai pelaku kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan,” lanjutnya.

Dengan sanksi sosial ini,lanjutnya setidaknya membuat malu koruptor dan bisa memberikan efek jera yang lebih serius.


Tag
  • korupsi
  •  
  • koruptor
  •  
    div>