SENIN , 11 DESEMBER 2017

Profesionalisme Diuji, Reputasi Dipertaruhkan

Reporter:

Suryadi-Iskanto-Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Kamis , 07 Desember 2017 13:15
Profesionalisme Diuji, Reputasi Dipertaruhkan

Dok. RakyatSulsel

– Pengawasan Verifikasi Faktual Harus Diperketat

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Profesionalisme penyelenggara Pemilu diuji di tahap verifikasi faktual. Beban kerja luar biasa tinggi, di tengah keterbatasan personil di tingkat PPK dan PPS.

KPU wajib melangsungkan verifikasi faktual Pasangan Calon (Paslon) perseorangan di semua kabupaten/kota untuk Pilgub Sulsel, serta penelitian faktual di tujuh kabupaten/kota dari 12 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Penelitian berkas paslon perseorangan menghasilkan satu paslon di pilgub dan sepuluh paslon pilkada kabupaten/kota, yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan untuk dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Berdasarkan data yang dihimpun, personil PPK dan PPS di Sulsel secara keseluruhan mencapai 10.644 orang. Selama tahapan verifikasi faktual, mereka diwajibkan terjun ke lapangan untuk memastikan validasi dukungan paslon perseorangan Ichsan Yasin Limpo – Andi Mudzakkar (IYL – Cakka) yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

Tantangan PPK dan PPS terdapat di tujuh daerah yang memunculkan paslon perseorangan. Sebab, selain verifikasi faktual pilgub, mereka juga wajib melakukan validasi dukungan untuk paslon perseorangan pilkada kabupaten/kota. Daerah tersebut antara lain Kota Makassar, Palopo, Kabupaten Bantaeng, Bone, Jeneponto, Pinrang dan Sidrap.

Asumsi beban kerja menempatkan PPK dan PPS di Kota Makassar sebagai yang terberat. Selama 15 hari sesuai tahapan verifikasi faktual perseorangan, setiap petugas rata-rata memikul tugas menemui sekira 23 pendukung. Asumsi ini diperoleh berdasarkan pembagian jumlah dukungan dengan ketersediaan personil dan batas hari kerja verifikasi faktual. (Lengkapnya lihat tabel).

Berikutnya adalah Kabupaten Sidrap. Munculnya dua paslon perseorangan di pilkada dan satu paslon di pilgub, menjadikan petugas PPK/PPS di daerah penghasil beras nasional tersebut rata-rata dituntut menemui 13 pendukung paslon setiap harinya. Sementara di Bone, Sidrap dan Pinrang, asumsi beban menemui pendukung paslon rata-rata delapan orang setiap hari.

Beban kerja tinggi juga dialamatkan bagi PPK/PPS Kabupaten Bantaeng yang memunculkan dua paslon perseorangan. Setiap anggota PPK/PPS memikul keharusan mendatangi rata-rata 14 pendukung paslon perseorangan setiap harinya. Adapun di Jeneponto, sekira sembilan orang perhari.

Anggota KPU sejumlah daerah yang dihubungi Harian Rakyat Sulsel, umumnya menyatakan siap melakukan verifikasi faktual paslon perseorangan pilgub dan pilkada kabupaten/kota. Saat ini, KPU melangsungkan Bimbingan Teknis (Bimtek) tatacara dan kode etik yang harus dipahami PPK dan PPS dalam melakukan verifikasi faktual.

Komisioner KPU Sulsel, Faisal Amir, menjelaskan, sesuai yang dijadwalkan, verifikasi faktual akan berlangsung pada 12 Desember hingga 25 Desember mendatang. KPU Sulsel telah menyiapkan tim verifikator PPK/PPS di tingkat kelurahan dan desa kabupaten maupun kota, dalam mengawal jalannya verifikasi.

“Tugas KPU saat dalam verifikasi faktual hanya sebatas mengawal atau monitoring jajaran PPK dan PPS yang bekerja di lapangan selama verifikasi faktual berlangsung,” kata Faisal, Rabu (6/12) kemarin.

Saat ditanya mengenai jumlah petugas sensus verifikasi faktual yang disiapkan KPU, Faisal mengungkapkan, setiap desa atau kelurahan diisi oleh tiga orang petugas PPS untuk melakukan verifikasi. KPU hanya melakukan verifikasi terhadap pendukung sesuai dukungan 480.124 KTP di 13 kabupaten dan kota yang tersebar di 3.047 desa/kelurahan se Sulsel.

“Kalau soal tim KPU, kami yakin bisa bekerja maksimal. Karena dari 13 kabupaten kota pendukung KTP, petugas PPS/PPK kami berjumlah 9.141 tersebar di 3.047 desa atau kelurahan. Jadi estimasi PPS tiga orang tiap desa,” jelasnya.

Faisal menegaskan, KPU menjamin tak ada kecurangan dalam verifikasi faktual. Petugas PPK dan PPS sudah berjanji melalui sumpah saat pelantikan untuk bekerja maksimal dan transparan demi terlaksananya pilkada di Sulsel.

“Sudah disumpah untuk bekerja transparan, jika kedapatan kita sanksi dilakukan pergantian,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, menanggapi tegas jika ada permainan dalam verifikasi tahapan pilkada.

Tugas Bawaslu sebagai pengawasan tentu bersama tim akan melakukan pengawasan terhadap jalannya verifikasi sampai kabupaten kota.

“Tim kami sekitar 20 orang per kabupaten hingga kecamatan. Tugasnya mengawasi jalannya verifikasi faktual sampai pilkada nanti,” singkatnya.

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Syarief Amier, mengatakan, saat ini KPU sedang dalam tahap verifikasi adminstrasi cakada jalur perseorangan. Tahapan verifikasi faktual baru akan dilakukan pada pertengahan Desember.

“Belum verifikasi faktual, baru administrasi, nanti faktualnya itu tanggal 12-25 Desember, saat ini baru pencocokan suket,” tuturnya.

Untuk melakukan verifikasi faktual, KPU Makassar menyiapkan ratusan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk turun langsung melakukan pencocokan data yang dimiliki cakada dengan masyarakat langsung. Dimana, KPU Makassar setidaknya menyiapkan tiga orang anggota PPS perkelurahan.

“459 anggota PPS yang kita turunkan untuk melakukan verifikasi faktual. Jadi setiap kelurahan itu tiga anggota PPS dengan jumlah kelurahan 153,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh anggota PPS, KPU massif memberikan instruksi untuk bekerja sesuai dengan kapasitas dan aturan yang ada. Karena memang, anggota PPS dilarang keras ikut melakukan politik praktis untuk kandidat.

“Kita masih mau bimtek lagi satu kali, kan tanggal 9, 10, 11 itu data yang dari administrasi kita serahkan ke PPS sekaligus kita ingatkan lagi kembali untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Sanksi terberatnya pasti kita pecat,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, pakar politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Haris, mengatakan, memang perlu dilakukan pengawalan oleh tim pasangan calon. Perihal distribusi bukti dukungan ke kabupaten/kota, mestinya ada tim tersendiri yang mengurus hal tersebut. Selain itu, KPU Sulsel harus bertanggung jawab dan menjamin soal keamanan bukti dukungan itu.

“Bagaimana pun juga, dia harus dikawal oleh lembaga-lembaga independen. Misalnya bukan dari Bawaslu. Masuknya Ormas yang harus kawal yang independen, misalnya dia bagian secara tidak formal KPU dan Bawaslu,” ungkap Andi Haris.

Hal yang paling penting diawasi, lanjutnya, bukti dukungan itu harus sampai ke PPS dalam keadaan aman dan tersegel. “Patut dicurigai, karena dalam perjalanan itu kita tidak tau, apakah ada gangguan atau apa,” terangnya.

KPU harus transparan dalam setiap tahapan, sehingga tidak ada lagi kecurigaan dari masyarakat. Dia menyarankan setiap tahapan melibatkan lembaga independen, Bawaslu, aparat keamanan, dan mempublikasikan lewat media. Kendati demikian, semua elemen harus memberikan kepercayaan kepada KPU sebagai pelaksana. Terkecuali, ada bukti kesalahan yang dilakukan oleh KPU.

Senada, pakar politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Adi Suryadi Culla, menilai, memang perlu pengawasan yang ketat pada saat verifikasi faktual di lapangan. Verifikasi itu harus mencocokkan data yang masuk secara administrasi dengan fakta sebenarnya yang ada di lapangan.

“Itu mungkin yang nantinya menjadi tantangan berat bagi KPU, karena data administrasi itu kan harus punya landasan autentik bahwa KTP bersangkutan itu masih hidup orangnya misalnya, kemudian juga harus sesuai dengan bukti administrasi dengan orangnya di lapangan,” ungkap Adi.

Selain itu, harus sesuai dengan alamat. Hal ini, yang tidak kalah penting termasuk pengakuan secara resmi dari pemilik KTP, bahwa dia memberikan dukungan dan telah menyerahkan tanpa tekanan.

“Pengawasan dari panwas kabupaten/kota harus berfungsi secara efektif, agar KTP itu benar-benar diverifikasi sesuai data. Jadi, KPU juga harus konsisten dan tidak memberikan ruang bagi terjadinya intervensi pihak luar dalam proses verifikasi ketika dia di lapangan,” tuturnya.

Menurutnya, indpendensi, netralitas, dan profesional KPU sangat penting. Lantaran jalur independen ini juga rawan digugat dan bahkan bisa menimbulkan politisasi oleh kepentingan tertentu yang mungkin muncul dari pesaing.

“KPU harus bersikap obyektif dan tidak boleh main-main lah, sebaiknya mengedepankan asas profesionalitas,” paparnya. (*)


div>