• Kamis, 24 Juli 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

Program IA Tidak Sejalan Prinsip Otoda

Pengamat Nilai Itu Pembodohan

Sabtu , 01 Desember 2012 11:05
Total Pembaca : 317 Views
idris pattarai

Baca juga

MAKASSAR – Program 9 Bebas yang ditawarkan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), dinilai tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah (Otoda).

Hal ini diungkapkan Pengamat Manajemen Pemerintahan, Idris Patarai. Idris menilai, mayoritas dari program 9 Bebas itu terkesan sentralistik dan melanggar kewenangan pemerintah daerah (Pemda).

“Program itu melanggar kewenangan pemda, dan mematikan prinsip otonomi daerah yang memberikan keleluasan kepada pemda untuk berinovasi. Program kandidat seharusnya tidak bisa bersifat sentralistik,” kata Idris, Jum’at (30/11) kemarin.

Diketahui, ada 9 program bebas yang dijanjikan oleh pasangan IA yakni, bebas biaya administrasi kependudukan (KK, KTP, akta kelahiran, dan akta nikah), bebas biaya pendidikan hingga jenjang SMU/SMK/ sederajat, bebas biaya angkutan anak sekolah, bebas biaya bibit (pertanian, peternakan, dan perikanan).

Selanjutnya, bebas biaya sertifikasi lahan produktif, bebas jaminan biaya kredit usaha untuk pelajar, pemuda, dan mahasiswa, bebas biaya bantuan hukum, bebas biaya ambulans dan pemakaman, serta bebas biaya kesehatan dasar, persalinan, dan uang jaminan perawatan.

Idris yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Makassar ini malah berpendapat, jika program itu pembodohan terhadap masyarakat. Pembodohan masyarakat yang dimaksud karena sistem pemerintahan di Provinsi Sulsel dengan DKI Jakarta sangat berbeda.

Provinsi DKI Jakarta hanya memiliki pembagian di bawahnya berupa kota administratif dan kabupaten administratif, yang berarti tidak memiliki perwakilan rakyat tersendiri. “Ingat, status DKI dengan Sulsel itu sangat beda. Jadi, program kandidat harus tahu pemerintahan yang berlaku dong,” ujar dosen STIA LAN Makassar ini.

Idris menambahkan, kelemahan dari program 9 bebas yang ditawarkan pasangan IA itu yakni, sulit terealisasi karena program itu belum memiliki komitmen bersama antara kepala daerah dengan birokrasi pemerintahan sebagai pelaksana program. Sementara kelemahan lainnya terletak pada kemampuan fiskal daerah dengan adanya penghapusan sejumlah pendapatan daerah akibat 9 program tersebut.

”Apa bisa program itu dijalankan sementara daerah juga butuh retribusi dan pajak yang menjadi pendapatan daerah. Lagipula PAD yang dipungut selama ini kan juga demi kepentingan rakyat dalam hal pembangunan infrastruktur,” urainya.

Selain pembodohan, lanjut Idris, program 9 bebas tersebut dinilai sangat diskriminatif karena hanya dibagikan kepada wajib pilih di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2013 mendatang.

Dengan demikian, lanjut Idris, program bebas itu merupakan program promotif yang dilakukan kandidat dalam meraup suara. “Mestinya kartu itu dibagi jika sudah terpilih sehingga bukan sekadar jadi janji politik,” pungkasnya. (RS6/dj/D)