MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Program Jagai Anakta’ Tidak Bertaji

Reporter:

Arini

Editor:

Iskanto

Senin , 08 Oktober 2018 11:40
Program Jagai Anakta’ Tidak Bertaji

Sampara Sarif. ist

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Program Jagai Anakta’ yang diprogramkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2A) dari awal peluncurannya memiliki track record yang buruk. Hal itu dikeluhkan oleh sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Sampara Sarif mengatakan banyaknya anak berkeliaran dijalan yang sering dijumpai menandakan bahwa program yang selama ini dicanangkan DP2A Makassar tidak berjalan maksimal.

Selain itu, masih banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi, eksplotitasi anak di jalanan hingga anak dijadikan sasaran tindak kriminal dengan mengedarkan sabu-sabu.

“Jangan ini program sekedar wacana saja, betul-betul persoalan anaknya perlu diseriusi, banyak sekali anak-anak ini berkeliaran dijalan. Dimana peran pemerintah yang jagai anakta’ ini dalam mendukung anak-anak Makassar kita,” kata Sampara, Minggu (7/10).

Ia mengaku saat ini banyak anak sudah dieksploitasi dengan melakukan sejumlah kegiatan kriminalitas. Untuk itu, pihaknya menilai selama ini DP2A tidak konsen, terkesan setengah-setengah, dan tidak menyeluruh diseluruh lapisan masyarakat.

“Malah yang ngeteren saat ini ada anak yang jualan sabu, bahkan anak Sekolah Dasar (SD). Kan ini suatu langkah yang perlu dikonsenkan betul, tidak hanya suara DP2A saja yang bilang jagai anak’ta,” ujarnya.

Seharusnya dengan acuan program yang tidak jalan ini menjadi pertimbangan Wali Kota Makassar untuk menilai bawahannya dalam bekerja selama ini, jika persoalan anak Makassar tidak pernah selesai, seharusnya Wali Kota bisa menilai kinerja dinas terkait.

“Jika program ini tidak jalan SKPD bersangkutan bisa menjadi acuan Wali Kota untuk mengukur kinerja DP2A Makassar ini. Yang perlu dijagai ini anak-anak dijalan, bukan anak yang ada dirumah. Kasian ini anak jalanan banyak berkeliaran minta-minta, mengamen, parahnya ada jualan sabu, dimana ini peran DP2A ini,” tegasnya.

Hal sama juga disampaikan Anggota Komisi D DPRD Makassar, Mudzakkir Ali Djamil. Menurutnya, kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Makassar dan Dinas Kesehatan Kota Makassar, yang harusnya bekerjasama untuk mencari solusi terkait massalah anak di Kota Makassar. Sehingga DP2A Kota Makassar kewalahan dalam mengatasi dan menjalankan program tersebut.

“Perlu dipertanyakan memang ini DP2A ini, program itu ada masanya, kita ingin program ini menyetuh hal-hal yang lebih memerlukan perhatian lebih. Program ini juga harus sinkron dengan dinas sosial, dinas kesehatan supaya jika ada penangan anak cepat ditangani,” kata Muda–sapaan akrab Mudzakkir Ali Djamil.

Ia menambahkan, harus ada evaluasi terhadap program SKPD yang sekiranya tidak dapat dijalankan. “Kalau tidak mampu jalankan, kenapa diprogramkan. Itukan yang jadi pertanyaanya, ngapain DP2A mau jalankan itu program kalau tidak bisa menyentuh ke anak-anak kita,” pungkasnya. (*)


div>