SENIN , 17 DESEMBER 2018

Program Pemerintah Jadi Jebakan Petahana

Reporter:

asharabdullah

Editor:

Sabtu , 12 Mei 2018 20:51
Program Pemerintah Jadi Jebakan Petahana

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Ada tiga kandidat petahana dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulsel yang dilaporkan melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pilkada. Ketiga petahana tersebut yakni Moh. Ramdhan Pomanto (Kota Makassar), Taufan Pawe (Kota Parepare) dan Judas Amir (Kota Palopo).

Dari ketiganya, hanya pasangan Judas Amir – Rahmat Masri Bandaso yang lolos dari sanksi diskualifikan, padahal Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palopo telah merekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo bahwa Judas Amir telah melanggar Pasal 71 ayat 2 UU No.10 Tahun 2016. Namun KPU Palopo bersikeras menolak Panwaslu terkait pembatalan Judas Amir sebagai peserta di pilwalkot Palopo.

Pengamat politik, Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto mengatakan jika Pasal 71 ayat 2 UU No.10 Tahun 2016 yang sering dimanfaatkan rivalnya menyerang calon petahana. Sehingga itu menjadi jebakan bagi calon petahana.

“Saya pikir memang apa yang ada pada pasal 71 ayat 2 UU No.10 Tahun 2016 memang menjadi jebakan bagi semua petahana, karena petahana selalu membicarakan prestasinya,” kata Andi Ali Armunanto.

Dirinya menyebutkan, setiap kandidat petahana tidak sementinya membicarakan prestasi yang didapatkan selama memimpin pemerintahan lima tahun sebelumnya pada saat melakukan kampanye, karena itu sudah masuk dalam pasal 71 ayat 2 UU No.10 Tahun 2016.

“Setiap berbicara keberhasilanya, itu membicarakan program pemerintah, dan ketika membicarakan pada saat kampanye itu disamakan dengan program pemerintah,” ucapnya.

Ketua Prodi Ilmu Politik Fisip Unhas ini menyebutkan, jika pelanggaran yang dilakukan oleh tiga petahana yang ada di Sulsel, yakni Danny Pamanto, Taufan Pawe sama karena program pemerintah mereka sosialisasikan. Namun berbeda dengan Judas Amir di Palopo yang melakukan mutasi, namun telah mendapatkan klarifikasi dari Kementrian Dalam Negeri.

“Palopo sangat berbeda, karena itu mutasi jabatan, yang sudah ada klarifikasi. Sementara Taufan Pawe meminta klarfikasi dari Mensos (Menteri Sosial) bukan persoalan anggaran, namun yang dipermasalahkann adalah program yang dilakukan pada saat kampanye, dan itu kesalahpahaman mereka,” ujarnya.

Kesalahpahaman yang dimaksud Andi Ali Armunanto yakni, keberhasilan program dimasa jabatan yang lalu kemudian kembali dibangga-banggakan. Padahal itu sudah masuk dalam program pemerintah.

“Kesalahan yang dilakukan petahana karena menganggap program yang dijalankan itu program mereka. Walau memang itu program sebelum menjadi kepala daerah (Sebelum Terpilih 5 tahun lalu). Namun saat ini telah didanai APBD dan itu merupakan program pemerintah,” ungkapnya. (*)


div>