KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Proyek Halangi Penanaman IP300, Petani Maros Aspirasikan ke DPRD

Reporter:

Iqbal

Editor:

asharabdullah

Rabu , 15 Agustus 2018 22:00
Proyek Halangi Penanaman IP300, Petani Maros Aspirasikan ke DPRD

Puluhan petani Maros sampaikan keluhan terkait kebutuhan pasokan air bagi tanaman padi IP300, di gedung DPRD Kabupaten Maros, Rabu (15/08/2018). (Iqbal/RakyatSulsel)

MAROS, RAKYATSULSEL.COM – Puluhan petani Maros sampaikan keluhan terkait kebutuhan pasokan air bagi tanaman padi IP300, di gedung DPRD Kabupaten Maros, Rabu (15/08/2018).

Dalam rapat pembahasan aspirasi tersebut, seluruh pihak merundingkan terkait solusi yang tidak merugikan semua pihak. Pasalnya, permasalahan ini sangat merugikan petani yang telah melakukan penanaman pada musim tanam 3 kali ini.

Dalam rapat ini, Kepala Bidang SDA Dinas PU Kabupaten Maros, Wempi menjelaskan jika sebetulnya permasalahan ini terjadi atas keterlambatan imbauan untuk tidak melakukan kegiatan tanam padi pada musim ini, dari balai pusat ke tingkat kelompok tani.

“Jadi ada keterlambatan surat edaran terkait imbauan untuk tidak melakukan tanam padi musim ini ke petani di Maros, karena akan ada pengerjaan proyek untuk sungai di Bantimurung sebagai saluran irigasi primer di Maros. Suratnya itu keluar 16 Juli, akan tetapi baru sampai disposisinya ke Dinas PU itu pada tanggal 26 Juli. Di mana petani sudah melakukan proses pengolahan sawah,” paparnya.

Wempi melanjutkan, jika rapat ini merupakan penyatuan persepsi guna mencapai satu solusi yang tidak merugikan pihak lain.

“Di sinilah kita rundingkan bagaimana bagusnya, karena tidak mungkin juga kita hentikan proyek dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, karena sudah berjalan dan kita sendiri yang mengusulkan sejak 4 tahun lalu. Dan ini juga kita akan manfaatkan berpuluh tahun ke depan. Tetapi, di lain sisi petani juga tidak boleh dikesampingkan karena proses penanaman terlanjur berjalan. Kita juga paham puluhan milyar kerugian petani jika tak ada pasokan air,” ujarnya.

Dalam rapat yang berjalan cukup panas tersebut, diperoleh ajuan solusi yang disepakati bersama untuk kemudian diajukan oleh DPRD ke BBWS Pompengan. Terkait hasilnya, yakni akan diajukan untuk dilakukan penghentian sementara untuk pengerjaan sungai, dan air akan dialirkan selama 18 hari terhitung besok. Dan setelahnya akan dilakukan sistem buka tutup, yakni untuk arah terusan ke Maros Baru, Turikale dan Lau pada malam harinya, dan ke arah Simbang pada siang hari.

Sejalan dengan itu, Perwakilan dari pihak kontraktor PT. 145, Ahmad Fadli menyampaikan jika pihaknya menunggu keputusan bagaimana baiknya dan tidak merugikan semua pihak.

“Kami juga menunggu hasilnya, semoga tidak ada yang dirugikan. Kami dari pihak kontraktor juga bisa kena denda kalau pengerjaan yang terhitung 180 hari ini lambat. Semoga ada kebijakan dari pusat,” tuturnya.

Sementara itu, seorang petani dari desa Alatengae, H. Nurdin berharap hasil rapat tersebut dapat segera mungkin keluar dan ajuan yang disepakati bersama dapat terkabulkan.

“Kita semua tentu menginginkan yang terbaik, pembagian air yang cukup untuk semua petani. Juga tak menghalangi pihak kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya. Kita semua tentu menginginkan yang terbaik,” tutupnya.

Beberapa poin ajuan tersebut sementara ini akan dibuatkan surat oleh DPRD Kabupaten Maros untuk kemudian disampaikan ke BBWS Pompengan Jeneberang. (*)


Tag
  • DPRD Maros
  •  
    div>