KAMIS , 26 APRIL 2018

Proyek Infrastruktur Sulsel Jadi Prioritas Nasional

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Kamis , 29 Maret 2018 12:30
Proyek Infrastruktur Sulsel Jadi Prioritas Nasional

Ilustrasi. foto: net

– 4.802 Usulan Program Masuk ke Pemprov

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah proyek infrastruktur Sulsel menjadi program prioritas nasional dan dipastikan mendapatkan pembiayaan pada tahun 2019 mendatang. Beberapa proyek yang disepakati untuk dibiayai diantaranya, pembebasan lahan bypass Mamminasata, pembangunan jaringan irigasi Baliase di Kabupaten Luwu Utara, SPAM (Sarana Pengolahan Air Minum) Regional Mamminasata, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Kota Makassar, dan pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 Kota Makassar.

Sementara untuk pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UIN, Kereta Api Makassar – Parepare, dan Makassar New Port, diharapkan dapat dibiayai dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembiayaan proyek-proyek infrastruktur tersebut, untuk mendukung pencapaian prioritas nasional, yaitu mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui konektivitas dan kemaritiman.

“Sesuai rakortek (rapat koordinasi teknis) yang telah dilaksanakan, telah disepakati sejumlah proyek sesuai usulan daerah yang akan dibiayai sesuai dengan lima prioritas nasional,” kata Inspektur Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Roni Dwi Susanto, pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulsel, di Hotel Clarion Makassar, Rabu (28/3) kemarin.

Di hadapan seluruh kepala daerah peserta musrenbang, Roni Dwi Susanto mengingatkan agar program yang dilakukan harus berorientasi mengurangi kesenjangan, dan sesuai dengan prioritas nasional.

Diantaranya, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, dan pengurangan kesenjangan dengan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

“Yang penting adalah apa yang menjadi prioritas nasional,” ujarnya.

Sementara, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, menekankan, musrenbang ini harus mengakumulasi kebutuhan rakyat dan menjadi solusi anak bangsa di Sulsel.

“Kita tidak boleh hanya musrenbang dan musrenbang lagi, harus ada perbaikan level pemerintahan yang makin baik, dan semua itu dimulai dari perencanaan,” pungkasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman, dalam laporannya, menyampaikan, tahun ini Pemprov Sulsel menerima 4.802 usulan dari kabupaten/kota, dengan total dana mencapai Rp 9,2 triliun. Usulan terbanyak berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel yakni 882 usulan, diikuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulsel, masing-masing sebanyak 735 dan 669 usulan.

“Dalam musrenbang ini akan dilakukan penajaman program kegiatan, sehingga terjadi sinkronisasi program kegiatan, mulai dari pusat, provinsi, hingga ke kabupaten/kota,” jelasnya.

Hasil dari musrenbang, lanjutnya, akan menjadi masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019.

Dikonfirmasi di lokasi musrenbang terkait pembebasan lahan Bypass Mamminasata, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sulsel, Amin Yakub, mengakui, pembebasan lahan Bypass Mamminasata menjadi satu-satunya usulan pembebasan lahan yang disetujui dalam rakortek beberapa waktu lalu. Tahun lalu, anggaran sekitar Rp 100 miliar kembali menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran, setelah proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh BPN tak rampung.

“Kita berharap semua lahan yang belum dibebaskan bisa dianggarkan terutama untuk tahap pertama,” imbuhnya. (*)


div>