• Jumat, 18 April 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

Proyek Pembangunan Dermaga Parepare Dipastikan Gagal

Anggaran Tersedia Dinilai Kurang

Rabu , 29 Agustus 2012 09:59
Total Pembaca : 467 Views

Baca juga

RAKYAT SULSEL . PAREPARE – Rencana pembangunan Jetty (Dermaga Pelabuhan) yang diprogramkan Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare sejak 2011 lalu, kembali gagal dilakukan tahun ini.

Program yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011 oleh Dinas PKPK, kembali memprogramkan dengan harapan pemanfaatan dana sisa Rp 990 juta dari pelaksanaan sebelumnya.

Kepala ULP Pemkot Parepare, Ir.Syukur Rasak Msi, yang dihubungi terkait hal ini mengatakan, jika pihaknya sudah melakukan upaya tender paket ini, dengan membuka tender terbuka di LPSE ULP Kota Parepare (Elektronik).

“Kita sudah buka tender, namun hingga kini belum ada satu pun pihak ke 3 memasukkan penawaran terhadap paket ini,” jelas Syukur.

Menurut Syukur, proyek pembangunan Dermaga (Jetty)ini sebelumnya telah diprogramkan dan dikerjakan oleh pihak ke-3 asal Kabupaten Pinrang dengan nilai tender Rp 1,5 Miliar, namun gagal dengan nilai pencairan tahun itu sekitar 30 persen.

Olehnya pihak PKPK kembali memprogramkan dengan nilai tender dari sisa dana yang ada, namun tampaknya sisa dana paket yang disediakan Rp 990 juta itu, dinilai tidak layak untuk sebuah pembangunan Dermaga bagi kapal motor yang berkapasitas 30 GrossTone (GT).

Sementara itu, Kepala Dinas PKPK, Ir Hj Damila Husain Msi, sebelumnya mengaku, jika program pembangunan Dermaga dilakukan untuk lebih meningkatkan efektifitas PPI Cempae, menyusul adanya program pengadaan 2 unit Perahu nelayan kapasitas 3 Gross tone.

“Kita harapkan rencana pembangunan dermaga Jetty bisa meningkatkan efektifitas PPI Cempae dengan pengadaan 2 unit kapal motor berkekuatan 3 GT, namun nyatanya anggaran Rp 990 juta dinilai tidak mampu membangun sebuah Dermaga yang layak bagi Kapal Motor berkekuatan 3 GT di PPI,” terang Damila belum lama ini.

Ia mengaku, baru- baru ini menerima pengembalian rencana program ini dari pihak ULP Parepare, untuk diprogramkan ulang. “Rencana adanya upaya penunjukan langsung kepada pihak ke-3 lokal Parepare akan dikoordinasikan dengan pihak terkait lainnya, utamanya pihak Konsultan Perencanaan,” pungkas Kadis PKPK ini. (k7/dj/D)