RABU , 22 AGUSTUS 2018

Proyek PLPBK Kelurahan Lakkang tak Sesuai Pedoman Teknis

Reporter:

Editor:

hur

Senin , 21 September 2015 13:17

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Proyek Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Perkotaan (PLPBK) di Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo, dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasalnya, proyek yang menggunakan dana anggaran sebesar Rp 1 miliar tersebut tidak melibatkan RW, RT, LPM dan tokoh masyarakat di daerah tersebut.

Ketua Forum Masyarakat Lakkang, Sukarno mengatakan, meski anggaran proyek telah cair, namun proyek itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Menurutnya, banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam proyek tersebut.

“Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Lakkang, selaku pengelola proyek itu tidak melibatkan RW, RT, LPM dan tokoh masyarakat yang ada disana. Jadi proyek ini tidak sesuai dengan pedoman teknis,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, sejak awal, pihak BKM tidak pernah melakukan sosialisasi dengan melibatkan RW, RT. “Proyek PLPBK yang dikerjakan berupa pembuatan paving blok di sejumlah titik, namun pada tahap sosialisasi tidak melibatkan banyak pihak, termasuk RW, RT dan tokoh masyarakat setempat,” jelasnya.

Sukarno menduga telah terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan oleh koordinator BKM Kelurahan Lakkang. “Kami dari warga sudah sepakat untuk menolak proyek itu. Meskipun anggaran sudah cair, material juga sudah ada tapi pengerjaan yang belum dilakukan, dan akhir tahun proyek ini harus selesai. Tapi kami anggap telah terjadi penyimpangan dalam proyek ini,” tegasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah pelaksana kegiatan sekaligus pemanfaat hasil kegiatan. “Namun proyek PLPBK itu malah dilakukan oleh pihak BKM,” pungkasnya.

Sementara itu, Lurah Kelurahan Lakkang, Zuud Arman, membenarkan hal tersebut. Arman mengatakan, terkait teknis proyek, pihak BKM selaku pengelola harus melibatkan RW dan RT. “Namun dari informasi hal itu tidak dilakukan oleh pihak BKM, pada hal saya sudah mencoba memediasi agar pihak RW dan RT dilibatkan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Arman, salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam proyek itu itu adalah tahap sosialisasi, namun pihak BKM sendiri tidak pernah melakukan hal itu. “Tahapan kegiatan PLPBK merupakan kelanjutan dan bagian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya terkait dengan penataan permukiman yang
diprioritaskan adalah tahap sosialisasi,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengaku tidak pernah menghadiri pembentukan KSM. “Saya tidak pernah menghadiri pembentukan KSM, apa lagi mengukuhkan KSM itu. “Terus kenapa KSM itu bisa ada, alasannya kata pihak BKM, KSM itu ada sebelum saya menjadi lurah disini,” ungkap Arman.

Karena itu, Arman meminta agar Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar dapat melakukan pengawasan yang ketat dalam proyek itu.


Tag
  • Proyek PLPBK
  •  
    div>