MINGGU , 24 JUNI 2018

PT APB Tidak Bisa Ikut Tender TA 2018

Reporter:

Jejeth

Editor:

Lukman

Selasa , 24 April 2018 23:40
PT APB Tidak Bisa Ikut Tender TA 2018

Muh. Azwar, SH

BANTAENG, RAKYATSULSEL.COM – Kasubag Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksa Hukum dan HAM, Muh. Azwar, SH menyatakan PT. Agung Perdana Bulukumba (PT APB) tidak memiliki Surat Keputusan (SK) bebas temuan untuk mengikuti tender TA 2018.

“Tetap dengan pernyataannya semula bahwa PT Agung Perdana Bulukumba tidak memiliki SK Bebas Temuan untuk mengikuti tender TA 2018,” tegas Muh. Azwar, Senin (23/4).

Ia pun menambahkan, kedepan jika PT.APB ini bermohon untuk SK Bebas Temuan, maka pihaknya akan menkonfirmasikan mengenai maksud dari PT APB.

“Apakah untuk mengikuti pelelangan tender TA 2018 ataukah ada hal lain, karena kalaupun ikut tender TA 2018 kan sudah ada paket yang dimenangkan tanpa ada terbit SK bebas temuannya. selanjutnya akan dimasukkan kedalam klausul naskah dinas sebagaimana peraturan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bantaeng,” jelasnya.

Lebih lanjut, bahwa Rekanan/Perusahaan/kontraktor adalah merupakan pihak ketiga yang menjadi Obyek dan Rekomendasi penanggungjawab atas Kerugian Negara/Daerah Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat pengawasan Ekstern pemerintah (APEP).

“Selanjutnya tim berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi lembaga Pemeriksa tersebut sehingga Daftar Rekapitulasi Rekanan yang masuk daftar hitam di kabupaten Bantaeng ini, dikelola dan ditindak lanjuti oleh kami dan kami melaporkan hasilnya setiap semester kepada Tim Pemantau Tindak Lanjut dan Tim Pemantau Kerugian BPK-RI,” jelasnya.

Terkait Persoalan PT Agung dilaporkan ke Penegak Hukum, Azwar menyatakan bahwa pihaknya mengeluarkan pernyataan tentunya sudah mempertimbangkan secara berjenjang sebagaimana UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Mengenai pendapat pokja ULP yang menyatakan SK bebas temuan TA 2017 bisa dipergunakan untuk tender TA 2018, Azwar menambahkan bahwa itu adalah suatu kekeliruan, kesesatan dan penghinaan yang berdampak pada rusaknya sistem penguatan pengawasan yang selama ini sudah susah payah untuk membangunnya.

“Sehingga oknum seperti ini perlu dipertimbangkan tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perundang – undangan khususnya Sistem Pengendalian Intern kami,” jelasnya. (*)


div>