MINGGU , 21 JANUARI 2018

PT South Sulawesi LNG Kelola Tambang Tanpa Izin

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 18 September 2012 10:13

RAKYAT SULSEL . WAJO – Rencana eksplotasi PT South Sulawesi LNG yang telah melakukan aktifitas pekerjaan pengadaan Produksi dan terminal ekspor gas yang berada di Desa Pattirolokka, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, mengundang perhatian publik.

Masyarakat setempat, dan aktivis lingkungan hidup, menolak kehadiran perusahaan itu karena dikhawatirkan merusak lingkungan yang merugikan masyarakat setempat.

Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Lingkungan (LP2L), Azis Pangeran SH, mengatakan, masyarakat mempertanyakan keberadaan izin PT South Sulawesi LNG itu.

“Sampai saat ini pihak South Sulawesi LNG tidak pernah menperlihatkan izin. Kuat dugaan perusahaan belum memiliki izin HO dan AMDAL, serta tidak pernah secara transparan memberikan informasi apa bahaya yang akan ditimbulkan apabila tambang dibuka untuk itu,” katanya.

Lebih lanjut, Azis, mengatakan, kajian terpadu menjadi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. “Sekarang mana kajian terpadu yang dilakukan PT South Sulawesi LNG?. Hasil penelitian tentang dampak pertambangan ini harus dipublikasikan dan dibahas secara terbuka,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Barisan Muda Wajo (BMW), Wawan, dirinya menyayangkan jika perusahaan tersebut tidak memiliki izin HO dan AMDAL, karena ini menyangkut tentang persyaratan sebuah perusahaan besar dalam melakukan eksplorasi demi kenyamanan masyarakat sekitar.

“Seharusnya juga pihak PT.South LNG melibatkan Pemda melalui  BUMD Wajo sebagai perpanjangan tangan pemda Wajo, BMW bersama masyarakat akan mengawasi perusahaan tersebut dan jika nantinya ada hal-hal yg dapat  merugikan masyarakat maka kami segera turun melakukan aksi demonstrasi,” ujar Wawan.

Sementara itu, Kabag Humas South Sulawesi LNG, Irwansyah, yang dihubungi melalui telepon, membantah kalau perusahaan South Sulawesi LNG dikatakan tidak memiliki izin.

”Memang South Sulawesi LNG belum memiliki izin HO dan AMDAL, tapi perusahaan kami telah mengantongi izin dari Dirjen Migas yaitu izin Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yang diatur dalam UU 32 Tahun 2009,” bantahnya.

Terpisah, Anggota DPRD Wajo, A.Herman, balik membantah hal tersebut, Herman mengatakan, ketika melakukan kunjungan dan konsultasi di Dirjen Migas, pada saat itu Dirjen migas mengatakan kalau PT.South Sulawesi belum terdaftar sebagai pengelola Gas/LNG di Wajo, dan sampai saat ini belum ada pemenang tender untuk peroyek tersebut.

“Saya heran kenapa PT.South Slawesi melakukan aktifitas sementara belum ada pemenan tender,” tandasnya.

Herman menambahkan, sebaiknya Pemerintah lebih mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan PT. South Sulawesi LNG, sebelum memberikan izin, utamanya dalam pemberian izin AMDAL.

“Kehadiran tambang tak memberi kontribusi dan manfaat nyata kepada rakyat di sekitar lokasi tambang. Yang ada malah rakyat mendapatkan pencemaran limbah tambang dan kerusakan lingkungan,” tandasnya. (k18/dj/D)


Tag
div>