SENIN , 10 DESEMBER 2018

PTSP Bintang Lima Terancam Batal

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Jumat , 06 April 2018 11:00
PTSP Bintang Lima Terancam Batal

Kepala Dinas PM-PTSP, Andi Bukhti Jufri. Foto: Armansyah/RakyatSulsel

* Diganti Proyek Mal Pelayanan Publik

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Salah satu inovasi Wali Kota Makassar non aktif, Mohammad Ramdhan Pomanto, pembangunan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bintang Lima terancam batal. Padahal, proyek pelayanan publik ini telah rampung namun hanya jadi gedung kosong.

Kepala Dinas Penanaman Modal PM PTSP, Andi Bukhti Jufri mengatakan bahwa gedung baru PTSP Bintang lima yang telah rampung masih menunggu petunjuk dari Wali Kota. Pasalnya proyek nasional Mal Pelayanan Publik (MPP) akan jadi alasan pembatalan pengoperasian PTSP Bintang Lima.

“Kalau sudah jadi Mall Pelayanan Publik selesai tidak mungkin PTSP Bintang Lima beroperasi,” ucap Andi Bukhti Jufri.

Ia mengatakan, meski PTSP Bintang Lima telah rampung, hal itu tak akan memungkinkan untuk dioperasikan sebagaimana perencanaan awal pasalnya proyek nasional tentang Mall Pelayanan Publik ini merupakan perintah dari Pemerintah Pusat.

“Tidak bisa, Pak Danny sudah MoU dengan Kemenpan. Begini MPP ini belakangan muncul karena awalnya kita bangun PTSP Bintang Lima untuk menaikkan status dari nilai kita hanya C, belum selesai Bintang Lima ada Proyek Nasional MPP ini dan kota yang ditunjuk adalah Makassar,” ucap Andi Bukhti.

Meskipun dipaksakan,lanjut Andi Bukhti Jufri, PTSP Bintang Lima tidak akan memenuhi indikator pelayanan publik pasalnya banyak hal yang tidak memenuhi seperti tempat parkir dan lahan yang kurang karena pelayanan publik harus mencakup semua izin.

Ia menjelaskan bahwa Wali Kota Non Aktif, Moh Ramdhan Pomanto menginstruksikan untuk mengoptimalkan namun hal itu terlihat sulit pasalnya semua sarana tidak memenuhi indikator pelayanan publik.

“Agak sulit, ruangan terbatas, lahan parkir tidak ada, insfratruktur yang kurang, internal (PTSP) nya saja tidak sanggup. Apalagi ditambah pelayanan vertikal padahal itu wajib pelayanan terpadu satu pintu,” ucap Andi Bukhti.

Terlepas dari pengoperasian MPP, sambung mantan Kadisnaker Makassar tersebut mengatakan, aplikasi pelayanan publik telah selesai dan saat ini sudah masuk ke ULP dengan anggaran Rp 383,6 Juta.

“2017 ini sudah ada prakondisi dan tahun 2018 ini sudah buka lelangnya dan kalau sudah ada pemenangnya langsung progres, paling lambat Juni kita launching,” ucap Andi Bukhti.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan uji coba aplikasi terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana masyarakat memahami aplikasi yang telah dirancang sejak tahun 2017 ini.

Sementara itu, Kepala Seksi Sistem Informasi dan Dokumenasi Evaluasi dan Pelaporan Perizinan, Muh Al Gazali mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima 16 pendaftar untuk aplikasi dan proses lelang memakan waktu hingga 2 bulan kedepan.

“Jadi kalau dihitung dari bulan April sekarang, tahapan lelang dikerjakan selama tiga bulan dan uji coba di triwulan ke dua,” ungkap Al, Sapaan Akrab Muh Al Gazali. (*)


div>