RABU , 19 DESEMBER 2018

PTSP Catat Retribusi Capai Rp 15,73 Miliar

Reporter:

asharabdullah

Editor:

Rabu , 18 Juli 2018 10:55
PTSP Catat Retribusi Capai Rp 15,73 Miliar

kantor balaikota (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar mencatatkan pemasukan retribusi hingga triwulan kedua 2018 mencapai Rp 15,73 miliar.

Capaian itu dari lima jenis izin yang memiliki retribusi. Diantaranya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang retribusinya sudah mencapai Rp13,05 miliar, izin tempat minuman beralkohol Rp450 juta, izin trayek Rp37,9 juta.

Serta, dua izin lainnya yang baru masuk di PM-PTSP pada 1 Januari 2018 lalu, yaitu izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang capaiannya sekitar Rp249,2 juta, dan izin kompensasi lahan perkuburan yang retribusinya sudah sekitar Rp1,9 miliar.

Kepala Dinas PM-PTSP, Andi Bukhti Jufri mengatakan, capaian hingga triwulan kedua masih sekitar 21 persen, atau mengalami defisit hingga 79 persen atau Rp60,24 miliar, dari target Rp75,97 miliar di tiga sektor izin.

“Capaian kita ini untuk lima sektor izin, tapi tahun ini hanya ada tiga izin yang memiliki target.

Sementara dua izin lainnya (kompensasi lahan kuburan dan IMTA) baru masuk awal tahun ini tidak memiliki target. Jadi, sesuai dengan Permendagri Nomor 138 Pasal 9 PTSP tidak ditarget lagi,” katanya.

Kata Bukhti, dari tiga jenis izin yang memiliki target, capaian target IMB masih terbilang cukup rendah, hanya sekitar 17 persen. Padahal, IMB memiliki kontribusi yang cukup besar kepada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar, bahkan tahun ini targetnya meningkat menjadi Rp75 miliar.

Ia menambahkan, retribusi IMB ditarik dari pelaku usaha yang melakukan pengurusan izin baru, sehingga sudah menjadi hal wajar jika retribusi ini belum mencapai target. “Kita kan beda dengan pajak, kalau pajak jelas objeknya tiap tahun. Kalau kita tidak bisa prediksi berapa tahun ini yang melakukan pembangunan,” ujarnya.

Sementara, Kepala Bidang IMB DPM-PTSP Kota Makassar, Faisal Burhan mengatakan, melihat potensi untuk retribusi IMB cukup besar. Terlebih, banyak bangunan yang mengantongi izin IMB untuk fungsi rumah tinggal namun justru beralih fungsi menjadi tempat usaha.

Untuk itu, salah satu upaya untuk meningkatkan retribusi adalah membentuk Tim Verifikasi IMB di setiap kecamatan. Tim ini bertujuan untuk memudahkan Dinas PM-PTSP memantau bangunan yang belum memiliki surat IMB. Meski diakui Faisal, saat ini pihaknya terkendala sumber daya manusia (SDM).
“Tim ini masih dalam tahap perencanaan, karena masih terkendala di jumlah SDM kita. Ada 15 kecamatan, jadi satu kecamatan minimal satu orang sementara staf teknis kita yang memiliki kemampuan verifikasi itu masih terbatas,” ungkapnya.

Makanya itu, pihaknya intens melakukan koordinasi dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) untuk melakukan pengawasan terhadap bangunan yang belum mengantongi izin. Sebab, izin tersebut baru bisa terbit jika berkas yang diajukan pemohon sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelum diterbitkan izin, kata Faisal, dilakukan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), serta pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi orang yang menempati bangunan tersebut. (*)


div>