SELASA , 20 NOVEMBER 2018

PTSP Tolak Izin Hiburan di Jalan Nusantara

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 07 Maret 2018 14:45
PTSP Tolak Izin Hiburan di Jalan Nusantara

Jalan Nusantara . (ist)

* Pengusaha Tunggu Masa Cuti Danny Berakhir

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) menahan penerbitan izin usaha hiburan malam di sepanjang Jl Nusantara, Makassar. Itu dilakukan sebagai tindak lanjut pengalihan kawasan prostitusi Nusantara menjadi kawasan pusat kuliner.

Kepala Dinas PM PTSP Andi Bukhti Jufri mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih konsen dengan pengkajian perizinan yang berada dikawasan Jl Nusantara, meski saat ini sudah ada 31 izin yang disetorkan ke Pemkot.

“Hasil pertemuan kita, sudah sepakati dengan Plt wali kota kalau di kawasan Nusantara hanya diberikan izin cafe dan resto,” jelas Andi Bukhti, Selasa (6/3) kemarin.

Sementara itu, Ketua AUHM Kota Makassar, Zulkarnain secara tegas menolak keputusan pemerintah yang hanya mengeluarkan izin cafe and resto. Pasalnya, keputusan itu dinilai bertentangan dengan kesepakatan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto dengan pengusaha pada Mei 2016 lalu.

“Kita tolak dulu, kalau dikasih cafe and resto kita tolak, karena tidak sesuai dengan pembicaraan dan kesepakatan Wali Kota Makassar (Danny Pomanto) pada 16 Mei 2016. Jadi, kami menolak kalau hanya dikasih izin cafe dan resto,” tegasnya.

Menurutnya, moratorium wali kota hanya melarang perpanjangan izin message atau panti pijat. Sementara, dari 31 izin yang diusulkan adalah pub, bar, dan restoran. Bahkan, dia menilai ketiga usaha tersebut tidak ada yang mengarah ke hal-hal negatif.

Kata dia, di kawasan Nusantara ada lima usaha panti pijat. Dia juga menyebut telah sepakat akan mengalihkan usaha panti pijat menjadi pub (live music) dan restoran.

“Iya, panti pijat dan massage yang tidak boleh lagi diperpanjang karena rawan perbuatan asusila, itu juga komitmen kami di AUHM. Kita juga sudah sepakat untuk usaha ini nantinya jadi pub (live musik) dan restoran,” ujarnya.

Kendati demikian, meski belum terbit izin dari PM-PTSP dia mengaku akan mengintensifkan perombakan izin usaha di kawasan kuliner pada bulan Ramadhan mendatang. Artinya, kata dia, usaha yang boleh beroperasi di kawasan tersebut hanyalah pub, bar, cafe and resto.

Ia berharap agar penerbitan izin khusus untuk cafe and resto dipending dulu, sembari menunggu masa cuti Danny Pomanto selesai, untuk kemudian dilanjutkan kembali perihal izin usaha di kawasan Nusantara.

“Saya minta ditunda sampai Danny Pomanto selesai cuti, karena hanya beliau yang tahu persoalan rencana kuliner Jl Nusantara dan beliau yang tahu kesepakatan dengan pengusaha, AUHM dan warga sepanjang jalan Nusantara,” beber Zul. (*)


div>