SELASA , 16 OKTOBER 2018

Puluhan Pejabat Publik Jadi Pejabat Klub, Rawan Menampung Uang Korupsi

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Senin , 25 September 2017 17:25
Puluhan Pejabat Publik Jadi Pejabat Klub, Rawan Menampung Uang Korupsi

Ilustrasi, sepak bola masih menjadi salah satu alat mempertahankan kekuasaan oleh pejabat publik. (HENDRA EKA/JAWA POS)

RAKYATSULSEL.COM – Tertangkapnya Tubagus Imam Ariyadi membuka tabir buruknya pengelolaan klub sepak bola profesional tanah air. Dana hibah kepada klub sepak bola bisa menjadi modus korupsi. Hal itu bisa menjadi karena banyak klub sepak bola yang dipimpin pejabat publik.

KPK menangkap Iman Ariyadi Sabtu (23/9). Iman ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pembangunan Transmart di kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC).

Dalam perkara itu, KPK mengamankan uang tunai Rp 1,152 miliar. Uang tersebut dibuat seolah-olah diberikan untuk Cilegon United. Klub sepak bola yang kini berlaga di babak 16 besar Liga 2 itu merupakan binaan Iman. KIEC menjadi salah satu sponsor Cilegon United yang mendanai kebutuhan operasional tim.

Ilustrasi tim Madura United. Presiden klub tersebut adalah anggota BPK Achsanul Qosasi (ALEX QOMARULLAH/JAWA POS)

Nah, ternyata ada puluhan pejabat publik yang menjadi pengelola klub sepak bola. Berdasar data SaveOurSoccer (SOS), ada 48 pejabat publik yang menjadi petinggi di klub sepak bola. Ada yang menjadi ketua umum, pembina, direktur, maupun jabatan lain.

Dari 48 nama pejabat, beberapa nama itu diantantaranya Bupati Malang Rendra Kresna menjadi Ketua Umum Persekam, Wali kota Jayapura Benhur Tommy Mano menjadi Ketua Umum Persipura, Anggota BPK Achsanul Qosasi menjadi Presiden Klub Madura United, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin menjadi Presiden klub Sriwijaya FC.

Bupati Lamongan Fadeli menjadi Ketua umum Persela, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar menjadi Ketua Umum Persita, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menjadi Ketua Umum Perserang, Wali kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo menjadi Ketua Umum Persis, sampai Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa menjadi Ketua Umum Mojokerto Putra.

Koordinator SOS, Akmal Marahali mengungkapkan bahwa, ada banyak faktor yang mengakibatkan fenomena masifnya pejabat negara menjadi pengurus klub sepak bola profesional tanah air. “Karena klub sepak bola masih dijadikan kendaraan politik untuk mempertahankan dan memperpanjang kekuasaan. Kasus di Cilegon United adalah contohnya,” kata Akmal.


div>