SABTU , 20 OKTOBER 2018

Puluhan Sengketa Informasi Menumpuk di KI

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Senin , 30 April 2018 15:30
Puluhan Sengketa Informasi Menumpuk di KI

Pahir Halim. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Penyelesaian sengketa informasi semakin digalakkan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulsel. Tingginya angka sengketa informasi membuat kehadiran KI sangat dibutuhkan masyarakat, utamanya dalam memfasilitasi laporan informasi.

Ketua KI Sulsel, Pahir Halim mengatakan, hingga kini sudah ratusan kasus sengketa informasi sudah bergulir di KI. Ada yang telah diselesaikan, ada juga yang masih berproses.

“Saat ini, ratusan sengketa informasi antri untuk disidangkan. Sementara puluhan sengketa sudah bergulir,” ungkap Pahir.

Dalam menyelesaikan sebuah sengketa informasi, KI melaksanakan proses ajudikasi non litigasi melalui mediasi.

Sejauh ini, lanjutnya, sekitar 70 persen kasus sengketa informasi yang masuk ke KI berkaitan dengan persoalan yang terjadi di bidang pendidikan. Terutama persoalan yang terjadi di sekolah, mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah, penggunaan dana BOS dan masih banyak lagi.

Namun, lanjutnya, dalam menyelesaikan persoalan sengketa informasi tersebut, pihaknya mengutamakan proses mediasi.

“Karena kalau jalan mediasi ditempuh, penyelesaian akan menguntungkan kedua belah pihak. Artinya ada win-win solution. Dan memang secara prosedur hukum, wajib dibuka ruang mediasi sepanjang sifatnya informasi terbuka. Kecuali kalau sejak diketahui dokumen yang dipersoalkan adalah dokumen negara yang sifatnya rahasia, maka langsung kita proses di persidangan atau ajudikasi,” kata Pahir.

Dia melanjutkan, banyaknya kasus sengketa informasi yang masuk bisa menjadi indikator tingginya kesadaran masyarakat terhadap peran dan fungsi KI.

“Berarti orang semakin kritis mempersoalkan keterbukaan informasi. Namun negatifinya, ada indikasi jika PPID di badan publik belum berfungsi optimal. Sebab seandainya maksimal, harusnya tidak ada sengketa,” katanya.

Ditekankan Pahir, harus diketahui jika semua badan publik, instansi pemerintah, yang sumber dana yang dikelola berasal dari rakyat, baik melalui APBD maupun APBN, termasuk lembaga yang anggarannya bersumber dari bantuan luar negeri, wajib untuk mengedepankan transparansi. “Kecuali lembaga private atau swasta. Tidak perlu,” pungkasnya. (*)


div>