RABU , 21 NOVEMBER 2018

Pusat Anggarkan Rp3 T untuk Kelurahan, NA Akui Masih Minim

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Kamis , 18 Oktober 2018 12:30
Pusat Anggarkan Rp3 T untuk Kelurahan, NA Akui Masih Minim

ilustrasi anggaran

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan anggaran Rp 3 triliun sebagai Dana Kelurahan dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2019.

Anggaran tersebut nantinya akan diserahkan ke masing-masing kelurahan di Indonesia. Nantinya setiap kelurahan akan mendapatan porsi dana dimana peruntukkannya untuk pembangunan, tujuannya agar perekonimian bisa merata.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA) mengaku, hal itu sangat positif. Kata dia dengan adanya anggaran itu maka diharapkan agar setiap kelurahan di perkotaan bisa lebih inovatif.

“Baguslah, supaya kelurahan bisa lebih inovatif lagi, khususnya dalam menghadirkan program-program untuk perekonomian,” katanya, di Kantor Gubernur, Rabu (17/10).

Meski besaran anggaran Rp3 triliun untuk puluhan ribu kelurahan se-Indonesia tersebut dinilainya masih tergolong minim, namun NA menilai jika hal itu patut disyukuri, sebab telah menjadi menjadi perhatian dari pemerintah pusat.

“Kalau melihat postur anggarannya, ini memang tidaklah besar, tapi yang jelas pemerintah sudah memberikan perhatian dan dapat porsi. Kalau ada pemangkasan anggaran di Dana Desa, itu juga tidak masalah, supaya tidak ada kecemburuan dari kelurahan,” paparnya.

Terpisah, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, juga mengaku menyambut baik atas rencana tersebut.

Menurutnya, salah satu dari janji politiknya yaitu satu kelurahan mendapat Rp 1 miliar yang pengelolaannya di kecamatan, karena kelurahan tidak bisa menjadi SKPD. Sehingga ada kecamatan yang mengelola hampir Rp 50 miliar, karena sesuai jumlah kelurahannya.

“Kalau ada lagi insentif dalam bentuk dana pembangunan dari pemerintah pusat ke kelurahan tentu itu sebuah hal yang luar biasa. Kita (kelurahan) pasti akan dapat membangun banyak program,” katanya.

Dengan adanya kucuran anggaran ini, Danny Pomanto menyebutkan, kelurahan akan lebih mandiri dengan memanfaatkan keberadaan RT/RW. Apalagi di Makassar, juga ada penasehat Walikota dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sehingga akselerasi pembangunan akan jauh lebih cepat.

Sebelumnya, menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam siaran persnya menjelaskan, bahwa anggaran yang diperuntukkan untuk dana kelurahan diambil dari pos Dana Desa di tahun 2019. Sehingga anggaran Dana Desa yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 73 triliun, kini hanya sebesar Rp 70 triliun.

“Dana Desa dikurangi Rp 3 triliun yang digunakan untuk tambahan DAU (Dana Alokasi Umum) untuk mendukung pendanaan kelurahan,” katanya.(*)


div>