KAMIS , 26 APRIL 2018

Putusan MA Rawan Picu Konflik

Reporter:

Suryadi - Iskanto - Alief - Fahrullah - Ramlan

Editor:

asharabdullah

Kamis , 05 April 2018 12:00
Putusan MA Rawan Picu Konflik

Dok. RakyatSulsel

– Bisa Ganggu Stabilitas Daerah
– Terkait Pilwalkot Makassar

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Mahkamah Agung (MA) dalam waktu singkat akan memutuskan permohonan kasasi yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar. Apapun putusannya, hampir dipastikan akan tetap memicu konflik diantara pendukung kedua Pasangan Calon (Paslon) yang bertarung di Pilwalkot Makassar.

Seperti diketahui, gugatan tim hukum paslon nomor urut 1 Munafri Arifuddin – Rachmatika Dewi (Appi – Cicu) dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Putusan PTTUN memerintahkan KPU Makassar untuk membatalkan pencalonan paslon nomor urut 2 yang juga petahana, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi). Sejauh ini, Appi – Cicu terkesan “ngotot” untuk melawan kotak kosong di Pilwalkot Makassar.

Dikuatirkan, putusan MA bisa memicu konflik yang bisa mengganggu stabilitas dan keamanan daerah. Karena itu, aparat keamanan, penyelenggara pemilu yakni KPU dan Panwaslu Makassar, harus menyiapkan langkah antisipasi.

Karo Ops Polda Sulsel, Kombes Pol Stephen Napium, menyebutkan, antisipasi keamanan di Pilwakot merupakan teknis Kepolisian Wilayah Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar. Polda hanya memback up, tetapi kalau Polrestabes butuh personil, akan disiapkan hingga ratusan personil sesuai yang dibutuhkan.

“Kesiapan Polda Sulsel tidak hanya pada kesiapan ratusan jumlah personil, melainkan juga sejumlah unit kendaraan operasional. Atau jika butuh tambahan kendaraan, kita juga sudah siapkan,” ungkap Stephen, Rabu (4/4) kemarin.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, menambahkan, kondisi keamanan jelang putusan MA masih kondusif. Iapun menjamin, akan tetap seperti itu, hingga hari H pencoblosan Juni mendatang.

“Masih aman-aman saja, sampai saat ini pun masih kondusif, belum ada peningkatan kerawanan,” ujarnya.

Sementara, Komisioner Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Asry Yusuf, mengatakan, polemik sengketa yang tengah bergulir saat ini tidak akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan Pilwalkot Makassar. Sengketa merupakan sistem yang telah disiapkan oleh negara, dalam menyelesaikan persoalan dalam pilkada.

“Sengketa itu tidak mengganggu, karena sengketa itu lembaga yang disiapkan undang-undang untuk menyelesaikan problem di tahapan pemilu. Sengketa ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul di tengah tahapan, tetapi memang sudah diatur dalam undang-undang,” kata Asry.

Terkait pengawasan, Bawaslu beserta seluruh jajarannya hingga tingkat desa terus memaksimalkan kinerjanya untuk mengawal jalannya sistem demokrasi yang sehat. Dan apabila ditemukan hal yang dirasa melanggar, maka tentunya Bawaslu akan mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan persoalan itu.

“Proses pengawasan dan penindakan itulah yang kemudian dilakukan oleh teman-teman pengawas pemilu seluruh jajaran. Pengawasan memastikan bahwa seluruh proses administrasi pemilihan itu berjalan sesuai dengan regulasi,” jelasnya.

Terkait dengan bentuk penindakannya, Asry menjelaskan, semua pihak wajib turut aktif apabila menemukan hal-hal diluar aturan pilkada. Baik bentuk laporan maupun temuan sendiri Bawaslu akan melakukan penindakan secara tegas.

“Tergantung, kalau sengketa itu pengawas pemilunya pasti, artinya ada pemohon dan memberikan permohonan ke pengawas pemilu,” ucapnya.

Terpisah, Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Syahrir Karim, mengakui, jelang putusan MA, banyak informasi hoax yang bisa memicu meluasnya konflik. Hal tersebut memang menjadi cara pelaku-pelaku politik untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Apalagi, kebanyakan hal itu dilakukan oleh para muda mudi yang notabenenya pengguna sosial media aktif.

Sehingga, peran Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus betul-betul mampu mengawasi hal itu dengan ketat.

“Maraknya sosial media yang membuat informasi hoax sulit dihilangkan. Oleh karena itu, Bawaslu dan KPU kampanyenya mesti menyisir kaum muda yang notabene paling banyak menggunakan sosial media,” kata Syahrir.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan informasi-informasi yang sifatnya berbau ujaran kebencian. Sehingga, bisa saja hal tersebut menimbulkan konflik yang seharusnya berperan aktif menghadirkan demokrasi yang sehat.

“Dalam menerima berita mesti dicek kebenarannya, dan jangan langsung cepat percaya. Bawaslu memang mesti bekerjasama dengan kepolisian dalam memerangi pelaku/penyebar hoax,” imbuhnya.

Mengenai kasasi KPU di MA, Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Muh Hasrul, menilai, hal tersebut sah-sah saja karena sesuai hukum yang berlaku. MA hanya akan memeriksa penerapan hukum atau prosedur pengambilan keputusan di tingkat PTTUN.

“Jika KPU Makassar mengajukan sengketa di MA, pihak KPU akan memasukan nomor kasasi di MA. Kemudian penggugat akan menjawab dengan kontra memori kasasi dan MA akan memeriksa penerapan hukumnya. Setelah itu, baru akan diumumkan,” jelasnya.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Laode Husain, juga menilai, PTTUN Makassar salah dalam penerapan hukum. Keputusan KPU Kota Makassar dalam menetapkan dua paslon sudah benar, dan seharusnya tidak bisa digugat.

“Ketika PTTUN memutuskan sesuatu yang keliru terkait pasangan calon ini, maka KPU sangat berhak melakukan kasasi ke MA,” imbuhnya.

Laode Husain menilai, kebijakan Moh Ramdhan “Danny” Pomanto selaku Wali Kota Makassar yang digugat tim hukum Appi – Cicu, tidak terkait dengan Pilwalkot. Sebelum penetapan, wali kota berhak melaksanakan program yang sudah dicanangkan pemerintahannya.

“Demi keadilan untuk rakyat Makassar, kita percayakan kasus ini pada MA untuk memeriksa, menyelidiki dan memutus perkara ini secara obyektif. Obyektif di sini dalam konteks putusan PTTUN tadi yang salah dalam penerapan hukumnya,” tegasnya. (*)


div>