SELASA , 21 AGUSTUS 2018

Putusan MK Soal Calon Tunggal Rugikan Pemilih

Reporter:

Editor:

Azis Kuba

Rabu , 30 September 2015 01:14

RAKYATSULSEL.COM – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal calon tunggal kepala daerah di Pilkada serentak 2015 justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pasalnya, masyarakat diminta menggelar referendum pemilih dengan mencoblos ‘Ya’ atau ‘Tidak’ di sebuah daerah dengan satu pasangan calon.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, masyarakat tidak terbiasa dengan mekanisme referendum dalam prosesi pilkada.

“Jangan biasakan NKRI ini dengan hal-hal referendum, ini norma baru. Ini juga terjadi perdebatan, tahu-tahu referendum itu sangat bijaksana. Berikutnya, kalau diputuskan tidak setuju apakah terus mau pemilihan lagi, itu kan artinya pemborosan (anggaran) juga,” jelasnya saat dikontak, Selasa (29/9).

Menurut Riza, mekanisme referendum juga dapat dimanfaatkan oleh partai politik untuk mengarahkan kekuatan dalam mempengaruhi pemilih menyetujui calon kepala daerah yang diusung.

“Kalau begitu lebih mudah membuat masyarakat setuju daripada tidak. Kita dorong saja seluruh parpol dan buat masyarakat setuju, lama-lama masyarakat maunya referendum,” bebernya.

Riza melanjutkan, putusan MK juga tidak sesuai dengan semangat efisiensi anggaran dari pelaksanaan pilkada serentak. Pasalnya, apabila calon tunggal tidak disetujui oleh pemilih, maka akan terjadi pemilihan ulang. Selain itu, MK juga tidak memutuskan secara tegas apakah putusan ini berlaku di Pilkada serentak 2015 atau juga untuk Pilkada serentak 2017.

“Padahal dari 269 daerah, kan cuma tiga daerah (calon tunggal). Kalau satu persen bisa tidak bisa puaskan semua orang,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut. [rmol]


div>