SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Putusan Pilkada

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 26 April 2017 10:22
Putusan Pilkada

Ema Husain Sofyan

Putusan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Pilkada serentak akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Rabu, Tanggal 26 April 2017 sebagaimana jadwal dalam website MK. Ada 7 (Tujuh) Perkara yang masuk pokok perkara yang akan dibacakan, plus putusan sela terhadap PHP Kabupaten Yapen. Yapen dibacakan terpisah putusan selanya dengan PHP Daerah lainnya, akibat keterlambatan KPU melakukan tahapan rekapitulasi. Bahkan sampai saat ini masih ada satu Kabupaten yang belum menyelesaikan tahapan rekapitulasi akibat adanya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sampai saat ini KPU Kabupaten Jayapura belum melakukan PSU di 17 Distrik (Kecamatan) akibat tidak cukupnya dana untuk PSU.

Malahan yang mengemuka dalam Pilkada Jayapura sebagaimana pemberitaan di Media Nasional adalah Pidana Pemilu yang dikenakan kepada 19 Kepala distrik (Camat) akibat menolak rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura terkait PSU.

PHP Kabupaten Takalar salah satu dari 8 Putusan yang akan dibacakan oleh MK, tepatnya pada pukul 13.30 Wib. Tentu saja Para Pihak (subjectum litis) akan optimis akan memenangkan PHP di MK, hal ini terlihat dari ramainya medsos memperbincangkan PHP yang sementara bergulir di MK. Penulis membaca group di FB tentang Info Pilkada Takalar dan Group masyarakat Takalar lainnya. Tentu saja dengan argumentasi yang berbeda-beda antara pendukung Paslon Nomor urut 1 (satu) atau Pihak Pemohon/Penggugat dengan pendukung Pasangan Nomor urut 2 (dua) atau Pihak Terkait. Pihak Terkait dalam PHP adalah orang yang bependapat bahwa kepentingannya terkait dengan permohonan Pemohon. Atau dalam hukum acara perdata dikenal istilah pihak ketiga yang keikutsertaannya dalam persidangan disebut dengan intervensi.

Apapun hasil putusan MK, hendaknya pendukung dan simpatisan para Pihak dapat menerima hasil putusan, sebab putusan MK itu sifatnya final dan mengikat, atau tidak adalagi upaya banding untuk menggugat putusan MK.

Untuk menentukan putusan MK, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat tersebut dilakukan setelah pemeriksaan persidangan dianggap telah selesai, dimana RPH minimal dihadiri oleh 7 (Tujuh) hakim MK yang terlebih dahulu mendengarkan hasil rapat panel hakim. Biasanya panel hakim diisi oleh 3 orang hakim MK.

Dari risalah sidang PHP di MK yang lanjut pada pemeriksaan pokok perkara semua hakim MK dilibatkan dalam pemeriksaan pokok perkara, tentu saja terobosan ini lebih maksimal dalam menggali permasalahan sekaitan dengan PHP yang disoal oleh Pemohon.

Putusan terkait PHP  akan dibacakan pada hari ini dalam rapat yang terbuka untuk umum yang amarnya kemungkinan hanya ada dua saja dari 3 yang diatur dalam Pasal 44 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Sebab yang pertama berupa Permohonan tidak dapat diterima telah diputuskan oleh MK dalam putusan sela, namun ada saja kemungkinan amar tidak dapat diterima ini diputuskan dalam putusan akhir.

Adapun amar putusan yang dibacakan MK Yaitu Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan mnurut hukum atau Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

Nah, pendukung pasangan calon berharap salah satu dari amar tersebut yang akan dibacakan oleh MK. (*)


Tag
  • ema vox
  •  
    div>