JUMAT , 21 SEPTEMBER 2018

PUTUSAN SELA SENGKETA PILKADA

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 29 Maret 2017 10:55
PUTUSAN SELA SENGKETA PILKADA

int

Putusan sela atau dismissal perkara perselisihan hasil Pilkada serentak gelombang II sedianya akan dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 30 Maret hingga 5 April 2017. Sepertinya (MK) masih memberlakukan Pasal 158 secara ketat. Kesaktian Pasal 158 nampaknya masih akan diberlakukan oleh MK. Ada kesan Mahkamah Agung (MA), MK dan DPR berkompromi agar MK masih menangani sengketa Pilkada, sekalipun sebelumnya MK dalam putusannya telah menyatakan bahwa Pilkada bukanlah termasuk dalam resim Pemilu. Yang konsekuensinya adalah MK tak lagi berkewajiban untuk menangani sengketa Pilkada.

MA setali tiga uang dengan MK, dalam berbagai kesempatan, ketua MA berulangkali telah menyatakan bahwa sifat dari putusan sengketa Pilkada adalah final dan mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum, yang berarti tidak cocok ditangani oleh MA. Sebab MA dikenal putusan tingkat I, II dan Kasasi atau bahkan ada upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK).

Jadi sangat beralasan jika pasal 158 menjadi senjata MK untuk tidak menolak menerima pendaftaran gugatan dari pasangan calon dalam sengketa Pilkada. Apalagi pelaksanaannya yang dilakukan secara serentak, yang sekali pelaksanaannya bisa mencapai ratusan perkara. Sebab pada akhirnya perkara yang tidak memenuhi selisih prosentase suara sebagaimana penegasan Pasal 158 dengan sendirinya akan digugurkan.

Tentu saja banyak pihak yang berharap agar MK keluar dari “kungkungan” Pasal 158, sebab dianggap melenceng dari kebiasaan MK, yang acapkali membuat keputusan yang lebih menekankan keadilan subtansial ketimbang keadilan formal. Nampak dari putusan MK  dalam sengketa Pilkada Jawa Timur, yang dahulunya telah menjadi yurisprudensi untuk Pilkada selanjutnya. Akankah MK kembali pada putusan-putusan yang tidak an sich berdasar UU? Semuanya akan terjawab pada tanggal 30 Maret 2017.

Satu hal yang menjadi sorotan buat MK adalah keamanan berkas perkara. Sebab di MK saat ini Polri telah melakukan pengembangan penyidikan terkait adanya dugaan “Mafia Peradilan” dalam tubuh MK. Dimana ada berkas perkara yang hilang. Saat ini MK telah memberhentikan empat pegawai yakni dua Satpam dan dua Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sekalipun nanti MK dalam putusannya sudah mempertimbangkan secara adil, pasti tidak akan membuat puas para Pihak yang dikalahkan oleh MK. Tentu saja isyu tentang hilangnya berkas perkara akan diungkit oleh para Pihak. Apalagi baru saja MK dihebohkan dengan kasus penyuapan hakim MK dalam perkara pengujian Undang-Undang (PUU).

Apapun hasil persidangan dalam pembacaan putusan sela di MK, agar para Pihak senantiasa menerima hasilnya dan tidak menyalahkan pihak lain. Sebab berperkara di MK tak lain modal buktilah yang paling utama. Bukan oleh tebalnya gugatan, Menterengnya nama Lawyer yang mendampingi para Pihak. Malahan kecenderungan saat ini banyak pihak yang “menggunakan segala cara” dengan memodifikasi bukti sedemikian rupa, dengan harapan bisa meyakinkan MK. Padahal hakim MK itu sudah menangani ratusan perkara terkait Pilkada, jadi sudah hapal dan menegetahui mana bukti yang valid dan mana bukti yang abal-abal. Jangan sampai substansi yang diperjuangkan malahan jauh panggang dari api dan bisa jadi kontraproduktif.


Tag
  • vox ema
  •  
    div>