RABU , 15 AGUSTUS 2018

Ramadan Rawan Money Politics Berkedok Sedekah

Reporter:

Suryadi - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Kamis , 17 Mei 2018 12:12
Ramadan Rawan Money Politics Berkedok Sedekah

Grafis : Dok/RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Selain sembako, bulan Ramadan juga rawan terjadi money politics dengan dalih sedekah dan Tunjangan Hari Raya (THR) dari kandidat untuk warga. Apalagi memang, money politics sudah diatur di Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73.

Sesuai aturan ini, baik pemberi maupun penerima sama-sama bisa dijerat hukum. Ancaman pidana siap menjerat dua pihak yang terlibat. Pemberi maupun penerima dipastikan tak luput dari jerat hukum melalui aturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel telah memberikan ‘warning’ bagi kandidat calon kepala daerah untuk tidak memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan sebagai ajang berkampanye.

“Waktu kampanye pilkada serentak termasuk Pilgub Sulsel bertepatan dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri, yang dikhawatirkan peredaran pilitik uang menguat. Antara lain dalam bentuk peredaran kantong kresek berisi sembako,” kata Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi.

“Kita sudah ingatkan bahwa kegiatan sedekah jangan dicampuradukkan dengan kepentingan politik. Contohnya, saat dia bagi-bagi sembako disitu ada pesan-pesannya, ada kartu nama, dan macam-macam yang masuk kategori kampanye,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi kejadian seperti itu, kata Laode, Bawaslu telah menyarankan kandidat apabila benar ingin memberikan sumbangan dengan niat pahala agar melalui Badan Amil Zakat. Karena memang dengan cara seperti itu, kandidat tidak perlu khawatir melanggar aturan sebagai seorang kandidat.

“Kita sudah sarankan supaya kalau mau ibadahnya itu diterima serahkan saja ke Badan Amil Zakat,” ungkapnya.

Selain dengan cara-cara pemberian sembako, Arumahi juga mengingatkan agar kandidat tidak melakukan aktifitas kampanye di masjid. Selama Ramadan, pihaknya akan melakukan pengawasan dan meninjau lokasi masjid yang akan didatangi pasangan calon.

Larangan tersebut juga telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang larangan kampanye Pilkada ditempat ibadah yang tertuang dalam pasal 68 ayat 1.

“Kita sudah sampaikan melalui pengurus masjid juga, teman-teman panwas sudah surati pengurus mesjid, jangan sampai dijadikan tempat kampanye. Karena itu sangat dilarang oleh undang-undang dan sangat jelas,” imbuhnya.

Sementara, pakar politik UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad, mengakui, tak bisa dipungkiri bulan Ramadan bisa dimanfaatkan oleh paslon untuk menarik simpati masyarakat.
“Pasti paslon manfaatkan momentum ini,” ujarnya, Rabu (16/5).

Menurutnya, meski tak dilakukan oleh paslon sendiri, akan tetapi melalui tim serta relawan bisa saja terjadi di berbagai daerah di Sulsel. Oleh sebab itu, peran Panwaslu dan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan harus kuat, memantau kegiatan selama Ramadan.

“Panwas dan Bawaslu, harus aktif mengawasi potensi terjadinya money politic. THR dan sedekah berpotensi jadi jualan politik,” pungkasnya.

Pakar politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Priatno, juga menilai, ibadah Ramadan memang sangat mungkin untuk dikapitalisasi, untuk tujuan elektoral kandidat.

“Momentum Ramadan, sebagai prosesi ibadah ritual dan sosial, menjadi ruang yang memungkinkan aksi-aksi kesalehan, baik yang autentik maupun yang artifisial,” ungkapnya.

Menurutnya, perang takjil atau dalam bentuk yang lebih luas berupa kegiatan buka puasa bersama, sahur on the road, dan kunjungan panti asuhan, menjadi perilaku jamak yang akan dilakukan kandidat dan tim-tim pemenangannya. Semuanya demi meraih simpati elektoral pemilih muslim yang sedang berpuasa.

“Tetapi saya kira, pemilih juga sudah punya referensi, yang mana aksi-aksi kesalehan yang betul-betul autentik (asli atau tulus) dan mana kesalehan yang bersifat artifisial (dibuat-buat), untuk tujuan yang pragmatis. Pemilih sudah punya jejak rekam kesalehan ritual dan kesalehan sosial setiap kandidat,” terang Luhur.

Terpisah, pasangan Ichsan Yasin Limpo – Andi Mudzakkar, telah berkomitmen tetap pada poros aturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Apalagi menyangkut pelanggaran di bulan Ramadan, yang sudah sepatutnya tidak dilakukan.

“KPU kan sudah menetapkan aturan batas maksimum orang menyumbang. Kita tetap pada aturan yang telah ditetaplan oleh KPU, kami tunduk pada aturan itu. Misalnya sumbangan, sembako, dan kalau pasangan IYL-Cakka telah komitmen tidak ingin keluar dari frame yang telah ditetapkan oleh KPU,” kata Juru Bicara IYL-Cakka, Henny Handayani.

Sehingga menurut Henny, seluruh pasangan calon lain juga paham mengenai itu, agar dapat tercipta pesta demokrasi yang sehat di bulan Ramadhan. Jangan sampai, kandidat lain menggunakan cara-cara yang sudah jelas dilarang selama Bulan Ramadan.

“Kami juga berharap paslon lain dapat melakukan hal yang sama. Jadi kita bisa saling mengawasi sama-sama. Karena kalau Ramadan kan biasa ada politisasi tempat ibadah dan lain sebagainya. Karena biasa ada paslon yang ceramah dengan kedok berkampanye di mesjid,” pungkasnya. (*)


div>