RABU , 14 NOVEMBER 2018

Randis Bupati Bantaeng Belum di Kembalikan, DPRD Minta Pemkab Tarik Dari NA

Reporter:

Jejeth Aprianto

Editor:

Iskanto

Rabu , 24 Oktober 2018 15:25
Randis Bupati Bantaeng Belum di Kembalikan, DPRD Minta Pemkab Tarik Dari NA

ilustrasi randis

BANTAENG, RAKYATSULSEL.COM– Polemik terkait Kendaraan Dinas (Randis) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng yang belum di kembalikan oleh mantan pejabat yang dipimpin oleh Nurdin Abdullah masih terus bergulir.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng, Abdul Rahman Tompo mendesak Pemkab agar segera menarik seluruh randis yang masih di kuasai mantan pejabat. Termasuk randis Bupati Bantaeng berjenis Toyota Alphard berwarna putih yang semula di pakai mantan Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah.

Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Toyota Alphard tahun 2016 bernomor DD I F menjadi randis bupati. Karena tidak lagi menjabat bupati, maka kendaraan tersebut harus di kembalikan.

Dia mengatakan, selain randis pejabat dan pemerintah daerah. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga harus menarik armada Damkar yang dibawa Nurdin Abdullah ke Pemprov Sulsel.

“Saya sudah beritahu Instansi terkait agar armada Damkar yang dipinjampakaikan kepada Pemprov Sulsel agar segera dikembalikan. Pemkab Bantaeng juga butuh,” tegas dia, Rabu (24/10).

Dia menjelaskan bahwa instansi terkait telah menjelaskan kepada dirinya bahwa pengembalian ke Pemkab sementara dalam tahap pengurusan.

“Kenapa mesti diurus, sedangkan Bantaeng ini juga butuh armada Damkar. Tidak ada alasan untuk tidak ditarik kembali, walaupun armada itu hibah dari Jepang, tapi biaya pengiriman itu menggunakan APBD,” jelas dia.

Agar seluruh aset lebih jelas, Pemkab Bantaeng harus menarik seluruh kendaraan yang masih digunakan oleh mantan pejabat.

“Saya kira mobil Alphard itu harus di kembalikan, karena sejak pergantian bupati, mobil dinas tersebut tidak pernah kelihatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Aset, Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah, Ahmad Said, saat di temui di ruangannya enggan memberikan keterangan.

Dia mengaku, sejak dia memberikan keterangan ke media, minggu lalu, dirinya sering mendapat telpon, “Jangan saya silahkan hubungi asisten,” jelasnya. (*)


div>