JUMAT , 21 SEPTEMBER 2018

Rapat Paripurna, Walikota Parepare Angkat Bicara Tentang Isu Utang Pemkot

Reporter:

Editor:

Niar

Jumat , 12 Mei 2017 19:22
Rapat Paripurna, Walikota Parepare Angkat Bicara Tentang Isu Utang Pemkot

HM Taufan Pawe, Walikota Parepare

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM- Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe kini angkat bicara tentang isu utang Pemerintah Kota Parepare yang maraknya diperbincangkan. Pada rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Parepare di ruang rapat paripurna DPRD Kota Parepare, Jumat, (12/5) Taufan menegaskan, jika Pemerintah Kota (Pemkot) tidak punya utang.

“Melalui rapat paripurna dengan berdasar data-data, saya katakan pemerintah kota tidak berutang, semua daerah-daerah mengalami kondisi seperti itu, yang ada sekarang ini pemerintah kota punya kewajiban, beda utang dengan kewajiban,” tegas Taufan Pawe kepada sejumlah awak media usai rapat paripurna.

Secara gamblang, Taufan menguraikan perbedaan antara utang dan kewajiban bagi pemerintah daerah. Posisi Pemkot kata dia berada pada garis ‘kewajiban’, bukan ‘utang’.

“Jadi kita tidak berutang, yang ada kewajiban yaitu, menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan yang sudah diterima BPK nantinya melalui LHP dan kita tunggu pencairan dan pendanaan DAK dari pusat. Jadi, tidak ada kegiatan yang terselesaikan tanpa anggaran, semua ada anggarannya, buktinya ada anggaran karena kita ada PMK. Kita tidak mungkin merancang kegiatan, melelang kalau tidak ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang didalamnya mencantumkan dana yang disiapkan untuk kegiatan atau proyek tertentu.” detil Walikota berlatar belakang Doktor di bidang hukum ini.

Dia juga mengungkapkan, hak pemerintah kota sebesar Rp 75 miliar dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan tersebut akan dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). “Rp 75 miliar dialokasikan di APBN-P, kita tunggu pencairannya,” tegasnya.

Taufan juga menguraikan, jika tertahannya pencairan dana DAK dari karena kondisi keuangan negara yang tidak stabil. “Kegiatan yang sumber pendanaannya dari pusat, baik itu DAK reguler, maupun DAK tambahan itu ada mekanisme. Secara nasional, DAK itu memang tertahan, kenapa tertahan karena kondisi fiskal negara kita. Di satu sisi, memang belum bisa dilakukan pembayaran, bahkan memang ada yang belum minta pembayaran karena masih berjalan sesuai sistem. Salah satu sistem itu harus melalui pintu pemeriksaan BPK, harus diaudit. Jadi, kita tunggu LHP-nya dulu, mudah-mudahan setelah ada LHP berbanding lurus dengan turunnya dana DAK yang selama ini dipersoalkan,” tandas Walikota kelahiran Parepare ini. (***)


Tag
div>