JUMAT , 21 SEPTEMBER 2018

Rastra Dikeluhkan, DPRD Temui Bulog, Ini Klarifikasinya

Reporter:

Editor:

Niar

Selasa , 23 Mei 2017 16:52
Rastra Dikeluhkan, DPRD Temui Bulog, Ini Klarifikasinya

int

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, melakukan kunjungan di Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog)) Subvisi Regional (Subdivre) Parepare, Selasa (23/05/2017).

Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjam, selaku Koordinator Komisi II. Turut mendampingi, sejumlah sejumlah anggota Komisi II di antaranya, Muh. Yusuf Nonci, Andi Taufan Armas, dan Musdalifah Pawe.

Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjam, mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka untuk mendiskusikan, dan menyikapi perkembangan dimasyarakat maupun media, terkait persoalan beras sejahtera (rastra).

“Kami juga ingin memastikan, tahapan-tahapan pendistribusian dan penyaluran rasta, dari gudang Bulog hingga diterima oleh masyarakat. Supaya, kami bisa lebih jernih menjelaskan kepada masyarakat.

Dia mengungkapkan, persoalan kualitas rastra, bukan tanggung jawab pemerintah. Melainkan, kata dia, pihak Bulog sebagai penyelenggara program pusat di tiap-tiap daerah.

“Kami juga ingin memahami, prosedur standar dan kendala yang mungkin terjadi di lapangan, atau kendala teknis di Kelurahan dalam pendistribusian rastra,” jelasnya.

Sementara, Kepala Subdivre Bulog Parepare, Asmal, memaparkan, Bulog penyedia rastra, harus menyiapkan kuantitas rastra maupun kualitasnya, dengan melakukan pengecekan tiap karungnya.

“Beras dibeli dari petani melalui mitra, dan masuknya beras di gudang sangat ketat. Karena, melalui survei independen di gudang. Misal, dengan cara pengecekan kadar air maksimalnya sampai 14 persen. Sebab, jika kadar airnya mencapai 15 hingga 16 persen, itulah yang menyebabkan beras menjadi kuning. Yang pasti, kualitasnya medium di seluruh Indonesia,” terangnya.

Dia mengemukakan, beras di dalam gudang, juga dicek oleh pemerintah melalui Asisten II, Bagian Ekonomi dan Dinas Ketahanan Pangan. Sehingga, katanya, pada saat rastra didistribusikan pada pihak Kelurahan, wewenang Bulog secara prosedural sudah selesai.

“Beras yang masuk di gudang semua sama,dan standar memenuhi aturan. Sebelum keluar juga diperiksa oleh pemerintah di gudang. Bahkan, sebelum didistribusikan kami cek kembali,” klaimnya.

Dia menegaskan, jika ada ditemukan beras yang tidak layak konsumsi, segera dilaporkan pada pihak Kelurahan untuk diganti. Karenanya, lanjut dia, diharapkan pihak Kelurahan segera menyalurkan rastra tersebut, jika telah diterima oleh pihak Bulog.

“Bulog dan pemerintah juga sepakat penyaluran dilakukan setiap dua bulan. Namun, kami mendapat informasi dari forum Bulog Nasional bahwa, program rastra disalurkan hanya sampai bulan Juni. Selanjutnya, menunggu informasi dari pihak Kementerian terkait,” bebernya. (luk)


Tag
div>