SENIN , 10 DESEMBER 2018

Rastra Disoal, Komisi I Akan Panggil Pihak Terkait

Reporter:

Editor:

Niar

Selasa , 25 April 2017 13:36
Rastra Disoal, Komisi I Akan Panggil Pihak Terkait

Suasana aksi damai yang dilaksanakan masyarakat Parepare, di halaman Kantor Wali Kota Parepare, Selasa (25/04).

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM – Program Beras Sejahtera (rastra) yang dilaunching Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Sub Divre) Parepare baru-baru ini, menuai polemik di tengah-tengah masyarakat.

Hal tersebut, terbukti dengan aksi damai yang dilakukan masyarakat di halaman Kantor Wali Kota Parepare, dan dilanjutkan di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa (25/04/2017).

Masyarakat mengeluhkan adanya pengurangan jatah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) secara nasional, sebanyak 496 Kepala Keluarga (KK). Sehingga, pada tahun ini Parepare mendapat kuota sebanyak 4.469 Kepala Keluarga (KK). Selain itu, masyarakat juga memprotes banyak KK yang masuk dalam kategori mampu, namun menerima rastra.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Parepare, Tasming Hamid, mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak terkait dalam hal ini Kelurahan, dan sejumlah pihak terkait lainnya untuk memastikan validasi data jumlah penerima rastra. Karena, kata dia, pihak Kelurahan yang tahu persis kondisi dan keadaan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

“Kami akan panggil dan melakukan Musyawarah Kelurahan, supaya persoalan rastra ini bisa segera selesai. Selain itu, kami juga harus memastikan masyarakat yang layak mendapatkan rastra, tepat sasaran dan layak sesuai dengan indikator yang ditetapkan secara nasional,” katanya.

Tasming menjelaskan, data yang ada harus betul-betul valid sesuai dengan fakta di lapangan. Terlebih, katanya, rastra merupakan hak masyarakat yang kurang mampu. Sehingga, lanjutnya, hak tersebut harus sampai kepada yang bersangkutan dan tidak dialihkan karena faktor tertentu. (luk)


Tag
div>